BSU Ditargetkan Jangkau 13,3 Pekerja: Menunggu Asa Menjadi Nyata

Pemerintah saat ini masih mematangkan data calon penerima bantuan yang ditargetkan menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, proses verifikasi dan pemetaan kelompok penerima BSU masih berlangsung. Karena itu, pemerintah belum dapat memastikan siapa saja yang akan memperoleh bantuan, termasuk apakah pekerja dari kalangan kelas menengah masuk dalam daftar penerima.

Yassierli menjelaskan, proses penentuan penerima BSU saat ini masih berada di Kementerian Keuangan untuk tahap finalisasi. Setelah itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali memeriksa data sebelum menetapkan daftar penerima secara resmi.

“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin.

Bagi pekerja yang tengah menantikan tambahan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kepastian tersebut tentu menjadi hal yang dinanti. Namun, pemerintah memastikan proses pendataan harus dilakukan secara cermat agar bantuan tidak salah sasaran.

Kemnaker nantinya juga akan melakukan pemutakhiran dan pembersihan data (data cleansing) yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pekerja yang benar-benar memenuhi kriteria dapat masuk dalam daftar penerima.

Sesuai ketentuan, pekerja atau buruh yang dinyatakan lolos sebagai penerima akan memperoleh bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap penerima akan mendapatkan total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Aturan penyaluran BSU 2026 sendiri telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Dalam aturan tersebut, calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Selain itu, pekerja harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Khusus daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas penghasilan mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan serupa.

Penghasilan yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Perhitungan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang tercatat dalam data kepesertaan.

Pemerintah juga menetapkan sejumlah kelompok yang tidak berhak menerima BSU, yakni aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.

Adapun pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Kini, jutaan pekerja masih menunggu hasil akhir pendataan pemerintah. Kepastian mengenai siapa yang berhak menerima bantuan Rp900.000 tersebut baru akan diketahui setelah seluruh tahapan finalisasi, validasi, dan verifikasi selesai dilakukan.

Sementara itu, Kemnaker mengatakan bantuan subsidi upah (BSU) merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja/buruh untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pada kuartal IV tahun 2026.

“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri.

Ia menjelaskan persyaratan penerima BSU 2026. Pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Persyaratan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, serta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Indah menjelaskan, pekerja/buruh yang memenuhi persyaratan sebagai penerima BSU 2026 harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.

Selain itu, pekerja/buruh harus menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Untuk pekerja/buruh di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Upah yang menjadi dasar penentuan penerima merupakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

BSU tidak diberikan kepada pekerja/buruh yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, dan anggota Polri aktif.

Adapun pekerja/buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. (bsf)