Buky Sebut HUT ke-81 Jabar Jadi Momentum Benahi Birokrasi

INILAHKORAN.ID - Peringatan HUT ke-81 Jabar di Pasanggrahan Pancarasa, Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/8/2026) malam berlangsung khidmat.

Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karyaguna mengatakan, HUT ke-81 Jabar harus menjadi momentum reformasi birokrasi, agar pemerintahan semakin efektif, transparan, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Buky menilai, kualitas birokrasi menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan daerah. Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang kuat harus menjadi prioritas agar setiap kebijakan pemerintah dapat dirasakan langsung oleh warga.

Buky menyebut, birokrasi tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, meningkatkan inovasi, serta menjaga integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

“Di usia Jabar ke-81 ini, kita ingin birokrasi semakin bersih, terbuka, dan adaptif. Sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Buky.

Dia menegaskan, penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan publik sekaligus memastikan program pembangunan berjalan tepat sasaran.

Menurut Buky, penguatan birokrasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan Jabar 2025-2029, yakni Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata.

“Memasuki usia ke-81, Jabar harus terus memperkuat birokrasi yang bersih dan adaptif. Penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, inovasi, serta keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci utama agar pembangunan berjalan optimal,” katanya.

Dorong Pembangunan Berimbang, Tak Sekadar Infrastruktur

Sisi lain, Buky mengingatkan Pemprov Jabar agar tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dia menilai, pembangunan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan upaya pemberdayaan ekonomi, terutama untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang masih menjadi tantangan daerah.

“Pemerintah perlu menyeimbangkan prioritas. Pembangunan fisik dan pelayanan harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran secara efektif,” katanya.

Buky berharap, arah pembangunan Jabar ke depan mampu menghadirkan pemerataan manfaat, baik bagi masyarakat perkotaan maupun wilayah perdesaan.

Menurutnya, konsistensi menjalankan agenda RPJMD Jabar 2025-2029 harus menjadi pegangan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat pencapaian target pembangunan.

“Kita ingin birokrasi Jabar hadir memberikan pelayanan terbaik. Langkah penguatan tata kelola ini harus sejalan dan konsisten dengan target pencapaian RPJMD 2025-2029,” pungkasnya.