BUMD Menuju Kemandirian Baru

INILAH, Bandung - Selama ini, badan usaha milik daerah (BUMD) kerap dipandang sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi daerah.

Namun, tantangan yang lebih besar muncul: bagaimana perusahaan daerah tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh mandiri dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Semangat itulah yang melatarbelakangi rencana pembentukan holding BUMD di Jawa Barat melalui PT Sangga Buana. Langkah tersebut disiapkan untuk memperkuat sinergi antarperusahaan daerah, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperbesar daya saing BUMD di tengah persaingan bisnis yang semakin dinamis.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jawa Barat kini tengah mengkaji rencana tersebut secara menyeluruh. Kajian dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari landasan hukum, model bisnis, hingga kondisi fiskal daerah sebagai dasar penyusunan regulasi.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, keberadaan BUMD harus diarahkan menjadi perusahaan yang sehat dan profesional, bukan sekadar bergantung pada dukungan anggaran pemerintah.

“BUMD tidak boleh menjadikan APBD sebagai ‘ATM’. Sebaliknya, BUMD harus mampu berdiri secara mandiri, dikelola dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, serta memberikan kontribusi nyata melalui dividen yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah,” katanya, seperti dikutip dari ANTARA.

Menurut Daddy, perusahaan daerah harus mampu menciptakan nilai tambah melalui pengelolaan bisnis yang profesional. Dengan begitu, BUMD tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi daerah.

Dalam proses kajian tersebut, Bapemperda DPRD Jawa Barat juga mempelajari pengelolaan BUMD di DKI Jakarta sebagai salah satu referensi. Pengalaman tersebut dinilai dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perusahaan daerah dikelola secara lebih modern dan mampu menghasilkan kontribusi bagi pendapatan daerah.

“Kami ingin mempelajari bagaimana BUMD di DKI Jakarta dikelola secara profesional hingga mampu menghasilkan dividen yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pengalaman tersebut menjadi referensi penting bagi DPRD Jawa Barat dalam menyusun kebijakan dan regulasi yang dapat memperkuat peran BUMD di Jawa Barat,” ujarnya. (gin)