Dadang Supriatna: Koperasi sebagai Ekosistem yang Mengatur Roda Ekonomi di Desa
Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan motivasi dan semangat kepada para pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk percepatan pengembangan usaha koperasi di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Soreang - Bupati Bandung Dadang Supriatna memberikan motivasi dan semangat kepada para pengurus koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk percepatan pengembangan usaha koperasi di semua desa dan kelurahan di Kabupaten Bandung.
Dadang Supriatna memberikan arahan ini kepada para pengurus KDKMP saat melaksanakan roadshow kunjungan kerja dan rapat koordinasi Koperasi Merah Putih di GOR Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung belum lama ini.
Didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Dindin Syahidin, Dadang turut merespon aspirasi para pengurus Koperasi Merah Putih yang mengharapkan pinjaman modal usaha koperasi dipermudah, kejelasan suplai barang, ketersediaan barang terutama barang subsidi. Mereka juga menyampaikan aspirasinya bisa konsinyasi dengan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Artinya kirim barang dulu, bayar belakangan.
Dadang melaksanakan roadshow ke setiap kecamatan ini karena ingin tahu kondisi di masing-masing desa dan kelurahan terkait dengan Koperasi Merah Putih (KMP).
"Saya melihat dan mendengar beberapa informasi yang saya terima, 80 persen belum paham tentang tujuan koperasi. Belum memahami koperasi ini terbentuk, dan bagaimana langkah kerjanya. Kenapa koperasi dibentuk, kelihatannya belum terpotret, mereka kelihatannya masih bingung bagaimana mengeluarkan pinjaman kepada masyarakat, bingung bagaimana caranya usaha. Jadi kalau masih bingung artinya tidak ada kemauan untuk bagaimana koperasi ini supaya bisa berkembang," kata Dadang di Soreang, Minggu 12 Oktober 2025.
Dadang memberikan apreasiasi bahwa KMP di Kecamatan Rancaekek dan Solokanjeruk sudah terbentuk. Atas dasar terbentuknya koperasi itu, ia sampaikan arahan bagaimana langkah kerjanya supaya pengembangan KMP benar-benar sukses untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Sejak awal saya menyampaikan bahwa kepengurusan KMP jangan karena saudara, karena keluarga, karena tim sukses. Saya lebih mengharapkan yang ditunjuk sebagai Ketua KDMP maupun Ketua KKMP ini benar-benar profesional. Karena apa, keberhasilan dan ketidakberhasilan KMP berdampak terhadap pembangunan di desa masing-masing," ujarnya.
Dadang menegaskan kalau kepengurusan KMP ini berhasil dalam tata kelola dan lain sebagainya, maka akan mendapatkan dua manfaat. Pertama, anggaran dana desa dari pemerintah pusat tetap akan dilaksanakan dalam kontek pembangunan.
Kedua, desa akan mendapatkan tambahan pendapatan melalui APBDes desa masing-masing. Tapi sebaliknya kalau pengelolaan tidak selesai dan tidak mampu, maka dampaknya adalah minimal 30 persen anggaran ditahan dan langsung diambil oleh Bank Himbara.
"Pertanyaannya, apakah KMP akan pinjam ke bank dulu atau usaha dulu, saya yakin di tiap desa punya potensi dan punya kantor. Manfaatkan bangunan yang ada. Bukan masalah tempatnya, tetapi yang saya harapkan pengurusnya betul-betul paham tentang koperasi," katanya.
Dikatakannya, KMP ini lahir karena keinginan Presiden dalam kontek perekonomian ingin merata. Jiwa sosialis Presiden sudah mulai nampak.
"Jadi jangan dikuasai ekonomi oleh kelompok oportunis. Maka ingin dikuasai ekonomi ini oleh rakyat Indonesia," ujarnya.
Ia mengatakan lahirnya KMP ini bersamaan dengan MBG (Makan Bergizi Gratis), karena bagaimana untuk bisa memberikan supporting terhadap program MBG tersebut.
"Saya hitung untuk kebutuhan MBG, bahan pokonya saja tidak kurang dari Rp3,4 triliun di Kabupaten Bandung per tahun. Sasarannya hampir 1,253 juta jiwa. Setelah dihitung anggaran yang akan turun ke Kabupaten Bandung Rp5,4 triliun per tahun," ujarnya.
Untuk itu, Dadang berharap KMP untuk mempersiapkan kebutuhan MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). KMP juga bisa menjadi supplier atau penyedia kebutuhan pupuk bagi para petani. Ia berharap KMP lebih baik memanfaatkan potensi yang ada di anggota koperasi, sebelum pinjam ke bank. Untuk itu, pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi.
"Koperasi sebagai ekosistem yang mengatur roda ekonomi di desa masing-masing. Nah inilah harus ditangkap peluang oleh teman-teman para kepala desa," katanya.
Dadang mengatakan bahwa di desa masing-masing punya komoditas unggulan, sehingga KMP yang ada di desa masing-masing bisa bekerja sama dengan KMP lainnya.
"Misalnya dalam pengadaan beras, bisa bekerjasama dengan KMP yang memiliki beras. Untuk itu, catat potensi yang ada di masing-masing desa. Nantinya, KMP bisa bekerjasama dengan SPPG di tempat masing-masing, setelah nantinya akan dibuat melalui Instruksi Bupati," katanya.
Editor : Doni Ramdhani
