Data Nelayan Cirebon Terintegrasi 100 Persen, Akses BBM Subsidi Diharapkan Lebih Muda
Pemkab Cirebon menuntaskan integrasi data nelayan 100 persen melalui sistem KKP dan XStar BPH Migas untuk mempermudah akses BBM bersubsidi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon menuntaskan integrasi data nelayan hingga 100 persen. Langkah ini diharapkan mempermudah nelayan mengakses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sekaligus memastikan penyalurannya lebih tepat sasaran.
Penyelesaian integrasi data tersebut merupakan hasil sinergi Pemkab Cirebon dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), serta Pertamina Patra Niaga.
Bupati Cirebon Imron mengatakan, keberhasilan pendataan tidak terlepas dari keterlibatan pemerintah desa, kelompok nelayan, dan dinas terkait dalam melakukan verifikasi data di lapangan.
“Alhamdulillah, data kami sudah 100 persen. Ini berkat kerja sama dengan para kuwu, ketua nelayan, dinas terkait, dan masyarakat, sehingga semuanya bisa bekerja sebagai satu kesatuan,” kata Imron, Minggu (22/11/2026).
Meski pendataan telah rampung, Imron menegaskan pemutakhiran data tetap harus dilakukan secara berkala. Perubahan jumlah nelayan, kepemilikan kapal, maupun kondisi lainnya perlu segera dilaporkan agar data penerima subsidi tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya.
"Saya meminta semua kuwu dan kelompok nelayan aktif melakukan pengawasan terhadap perubahan data ini," ujarnya.
Menurut Imron, kemudahan memperoleh BBM bersubsidi diharapkan dapat menekan biaya operasional melaut. Dengan demikian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Cirebon dapat meningkat.
Imron mengungkapkan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq turut mengapresiasi Kabupaten Cirebon yang telah menuntaskan integrasi data. Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu daerah percontohan dalam penerapan sistem integrasi tersebut.
"Pak menteri juga sudah mengakui bahwa integrasi dilakukan dengan menghubungkan tiga basis data milik KKP, yakni Kusuka, Silat, dan Simkada, dengan sistem XStar milik BPH Migas," jelas Imron.
Menurut Imron, sistem tersebut dirancang untuk memperbaiki proses verifikasi penerima sekaligus meningkatkan ketepatan distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan.
“Selama ini nelayan tentu menghadapi kendala, salah satunya tidak sampainya BBM bersubsidi. Dengan melakukan integrasi ini, kita sangat berharap pada bulan-bulan ke depan ada peningkatan serius dari pendapatan nelayan," terangnya.
Imron juga menyebut integrasi surat rekomendasi pembelian BBM melalui sistem XStar telah diterapkan di 37 provinsi. Melalui sistem tersebut, proses verifikasi penerima subsidi diharapkan menjadi lebih mudah dan transparan.
"Adapun harga BBM yang dapat diakses nelayan sesuai ketentuan pemerintah, yaitu solar bersubsidi sebesar Rp6.800 per liter dan Pertalite Rp10.000 per liter. Ini sangat membantu nelayan di Kabupaten Cirebon," ucapnya.
Dengan rampungnya integrasi data tersebut, Pemkab Cirebon berharap tidak ada lagi kendala administrasi yang menghambat nelayan dalam memperoleh BBM bersubsidi.
"Kami juga berharap pemerintah dapat memastikan distribusi energi bagi sektor perikanan berjalan lebih tertib dan tepat sasaran," pungkasnya.
Editor : Ahmad Sayuti

