Dedi Mulyadi Ajak Masyarakat Kawal Pelaksanaan UU Perampasan Aset

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat agar tidak berhenti mengawal pengesahan UU Perampasan Aset. 

Dedi Mulyadi Ajak Masyarakat Kawal Pelaksanaan UU Perampasan Aset
Dedi Mulyadi menegaskan, pengawasan publik tetap dibutuhkan untuk memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan dan mampu menjawab berbagai persoalan sosial di Indonesia. (yuliantono)

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat agar tidak berhenti mengawal pengesahan UU Perampasan Aset. 

Menurutnya, pengawasan publik tetap dibutuhkan untuk memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan dan mampu menjawab berbagai persoalan sosial di Indonesia.

Dedi menilai, pengesahan UU Perampasan Aset merupakan momentum yang patut diapresiasi. Namun, ia menekankan jika keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh proses pengesahannya, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaannya.

"Ya, tentunya kita mengucapkan terima kasih dan cukup berbangga bahwa undang-undang itu sudah disahkan," ujar Dedi, Kamis (19/11/2026).

Meski menyambut positif keputusan DPR tersebut, Dedi mengaku belum mempelajari secara menyeluruh substansi UU Perampasan Aset. Dia ingin terlebih dahulu memahami ketentuan yang diatur, agar penerapannya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Kan saya belum tahu isi undang-undangnya. Nanti biar saya lihat dulu isi undang-undangnya, sehingga nanti bisa dilaksanakan dengan baik dan semua orang mentaatinya," ucapnya.

Secara khusus, Dedi juga menyampaikan pesan kepada Aliansi Masyarakat Pati yang sebelumnya berkomunikasi dengannya mengenai dukungan terhadap pengesahan UU Perampasan Aset.

Dia meminta masyarakat tetap kritis dan tidak menjadikan pengesahan regulasi sebagai akhir dari perjuangan. Sebaliknya, publik perlu memastikan implementasi aturan tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata.

"Buat teman-teman Pati, UU Perampasan Aset sudah disahkan, tinggal awasi pelaksanaan kegiatannya dan tetap kritis agar berbagai problem sosial di Indonesia bisa tertangani dengan baik," katanya.

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut didahului pengambilan keputusan tingkat I di Komisi III DPR pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam laporannya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa Panitia Kerja (Panja) telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM merupakan perubahan redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM merupakan substansi baru. 


Editor : Doni Ramdhani