Dedi Mulyadi Siap Bela Damri Feeder Banjar-Pangandaran yang Ditolak Beroperasi

Gagal beroperasinya angkutan Damri feeder Banjar-Pangandaran turut disoroti Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dedi Mulyadi Siap Bela Damri Feeder Banjar-Pangandaran yang Ditolak Beroperasi
Padahal sejatinya, angkutan Damri feeder Banjar-Pangandaran itu penyokong angkutan KA rute Bandung-Banjar untuk pariwisata Pangandaran. (yuliantono)

INILAHKORAN, Bandung - Gagal beroperasinya angkutan Damri feeder Banjar-Pangandaran turut disoroti Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.

Dimana Organda Kota Banjar menolak angkutan Damri feeder Banjar-Pangandaran tersebut beroperasi.

Padahal sejatinya, angkutan Damri feeder Banjar-Pangandaran itu penyokong angkutan KA rute Bandung-Banjar untuk pariwisata Pangandaran.

Menyikapi hal ini, Dedi mengatakan bahwa seluruh jalan raya merupakan milik negara dan hak semua pihak untuk menggunakannya, termasuk Damri feeder Banjar-Pangandaran yang harusnya telah beroperasi pada 17 Maret 2025 lalu.

"Jadi begini, ini kan jalan ini adalah jalan milik negara," ujar Dedi Mulyadi di Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Selasa 25 Maret 2025.

Dedi memastikan akan mengumpulkan semua fakta, guna merampungkan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut. Terlebih hal ini menyangkut kepentingan publik.

"Dan kemudian bahwa setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan kan pasti memberikan kemudahan bagi masyarakat. Saya nanti akan lihat dulu urgensinya apa penolakan itu," ucapnya.

Sebagai gubernur, dirinya akan turut memberikan kemudahan bagi masyarakat. Termasuk dalam persoalan ini, jika nantinya dengan kehadiran feeder ini mempermudah masyarakat untuk ke Kabupaten Pangandaran maka dirinya akan membela. 

"Kalau saya sebagai Gubernur, apa pun kebijakan yang itu memberikan keringanan dan layanan yang baik bagi masyarakat pasti saya dampingin, saya support," kata dia.

Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan tindakan atas persoalan tersebut, dengan catatan harus mengetahui secara pasti seperti dinamika yang terjadi di wilayah Kota Banjar tersebut. 

"Nanti kita lihat problem utamanya apa dari penolakan itu. Selama masih bisa didialogkan ya didialogkan. Kalau tidak bisa didialogkan, kalau kebijakan itu memang bermanfaat secara luas bagi publik Jabar, ya pasti saya berikan backup," tuturnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Benny Bachtiar menyayangkan, feeder Damri rute Banjar-Pangandaran (PP) gagal beroperasi pada 17 Maret 2025 lalu, karena adanya penolakan dari organisasi angkutan di Kota Banjar.

Padahal hadirnya feeder Damri tersebut, dapat menyokong sektor pariwisata, baik untuk Kota Banjar maupun Kabupaten Pangandaran.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat Benny Bachtiar menuturkan, pihaknya akan turun tangan untuk menuntaskan persoalan tersebut.

"Yang pasti kami akan selalu memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat wisatawan. Karena bagaimanapun juga wisatawan ini kan butuh akses ya kan, butuh juga transportasi yang memang representasi dan kami berupaya keras ke arah sana," ujar Benny, Senin 24 Maret 2025 kemarin.

Menurut Benny, penolakan tersebut muncul akibat adanya konflik kepentingan. Benny, yang pernah menjabat sebagai Penjabat Bupati Pangandaran menjelaskan, bahwa situasi ini melibatkan organisasi angkutan darat.

Kendati demikian, mereka tetap berusaha mempersiapkan akses yang diperlukan oleh masyarakat. Sementara itu, Damri telah siap untuk mengatasi masalah ini.

"Damri sendiri tidak memiliki masalah. Namun, Organda sebenarnya belum sepenuhnya siap," ujarnya.

Benny mengakui, penolakan terhadap Damri dapat berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan. Maka itu, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banjar, Pemerintah Kabupaten Pangandaran, serta Dinas Perhubungan.

Benny menegaskan, situasi tersebut harus segera ditangani karena dikhawatirkan menghambat sistem pariwisata di Jabar. 

Pihaknya berharap masalah ini dapat diselesaikan sebelum perayaan Lebaran dimulai. Sebab itu, dalam waktu satu minggu ke depan, penolakan tersebut diharapkan dapat diatasi.

"Setiap kebijakan pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Namun, seiring berjalannya waktu, pasti akan ada solusi. Masalah ini akan terselesaikan," tuturnya.

Sisi lain, selain akan berupaya agar akses tersebut dapat beroperasi, Benny pun mendorong agar Pemerintah Kota Bandung menangkap peluang tersebut dengan turut membenahi layanan mereka kepada para wisatawan yang hendak ke Pangandaran. Dipastikan mereka akan transit di Kota Banjar.

"Saya sampaikan ke teman-teman Banjar, tolong kulinernya dibuatkan di sana sehingga mereka sebelum berangkat ke Pangandaran itu bisa mampir untuk melakukan aktivitas ekonomi terutama di kuliner Banjar. Insyaallah ada solusi," tandasnya.


Editor : Doni Ramdhani