Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Hampir Rampung, Tinggal Tunggu Pengumuman

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut, proses penetapan UMP Jabar 2027 hampir rampung. Pemprov Jabar kini tinggal menyiapkan pengumuman resmi terkait besarannya.

Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Hampir Rampung, Tinggal Tunggu Pengumuman
Dedi Mulyadi mengatakan, tahapan pembahasan UMP Jabar 2027 sudah mendekati tahap akhir. (yuliantono)

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut, proses penetapan UMP Jabar 2027 hampir rampung. Pemprov Jabar kini tinggal menyiapkan pengumuman resmi terkait besarannya. 

Dedi mengatakan, tahapan pembahasan UMP Jabar 2027 sudah mendekati tahap akhir. Namun, dia belum bersedia mengungkapkan besaran maupun formula penghitungan yang digunakan dalam penetapan upah minimum tahun depan.

"Sudah, sudah hampir selesai. Tinggal diumumkan. Yang UMP sudah," ujar Dedi di Kota Bandung, Kamis (19/11/2026).

Saat kembali ditanya apakah penghitungan upah minimum tersebut menggunakan acuan kebutuhan hidup layak (KHL), Dedi memilih tidak membeberkan lebih jauh mekanisme yang digunakan pemerintah provinsi.

"Ya, sesuai undang-undang," katanya.

Pemerintah pusat menetapkan batas waktu pengumuman UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Penetapan tersebut mengacu pada ketentuan pengupahan terbaru yang mempertimbangkan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. 

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jabar mengapresiasi langkah Pemprov Jabar karena harapan mereka agar UMP 2027 mendekati KHL keniscayaan.

Ketua KSPI Jabar Dadan Sudiana mengatakan, perkembangan tersebut terlihat dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat hingga Rabu (18/11/2026) malam.

Menurutnya, pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mulai meninggalkan pendekatan kenaikan upah berdasarkan formulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Sebagai gantinya, KHL dijadikan acuan dengan skema pemenuhan secara bertahap.

Dadan menilai, perubahan pendekatan tersebut penting mengingat terdapat kesenjangan lebar antara UMP Jawa Barat 2026 sebesar Rp2,3 juta dengan KHL yang mencapai sekitar Rp4,248 juta.

"Usul pemerintah itu sudah mau mengacu kepada KHL. Acuannya sekarang 70 persen dari KHL. Jadi sekarang di angka tiga jutaan," ujar Dadan.

Meski mengapresiasi usulan tersebut, KSPI belum sepenuhnya sepakat dengan persentase yang ditawarkan pemerintah. Buruh menginginkan pencapaian 80 persen KHL pada 2027, sebelum secara bertahap menuju pemenuhan 100 persen kebutuhan hidup layak.

"Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu," katanya.

Perbedaan persentase itulah yang masih menjadi pembahasan antara pemerintah dan serikat pekerja. Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tetap menghendaki penggunaan formulasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025, di mana kenaikan upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan indeks tertentu.

Dadan mengingatkan, penggunaan persentase kenaikan yang sama untuk seluruh daerah berpotensi memperlebar disparitas upah di Jawa Barat. Daerah dengan upah minimum tinggi, akan memperoleh tambahan nominal lebih besar dibandingkan daerah yang upah minimumnya masih rendah.

Dia mencontohkan, jika kenaikan upah ditetapkan sekitar 8 persen, pekerja di wilayah seperti Bekasi akan mendapatkan tambahan nominal jauh lebih besar dibandingkan pekerja di daerah seperti Banjar.


Editor : Doni Ramdhani