UMP Jabar 2027 Belum Pasti, Disnakertrans Tunggu Sosialisasi UU Baru

INILAHKORAN.ID - Kepastian kenaikan UMP Jabar 2027 masih menunggu pembahasan pemerintah pusat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar belum dapat memastikan besaran, maupun mekanisme penetapan upah minimum tahun depan karena masih menunggu sosialisasi regulasi ketenagakerjaan terbaru.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan, terkait UMP Jabar 2027 itu akan mengikuti UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan  yang baru diterbitkan pemerintah.

Terbitnya regulasi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu dicermati, dalam persiapan penetapan upah minimum 2027. Pemprov Jabar pun masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari pemerintah pusat, mengenai implementasi aturan tersebut.

"Kemarin baru keluar UU Nomor 27 Tahun 2026," ujar Firman dalam layanan pesan, Senin (9/11/2026).

Dia menjelaskan, Disnakertrans Jabar dijadwalkan mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) setelah 11 November 2026.

Pertemuan tersebut akan membahas substansi regulasi baru, sekaligus mempersiapkan tahapan penetapan upah minimum 2027.

"Untuk lebih fix-nya mungkin setelah tanggal 11 November, kita diundang Kemendagri dan Kemnaker terkait sosialisasi UU tersebut dan persiapan penetapan UMP 2027," katanya.

Dengan agenda tersebut, Disnakertrans Jabar belum dapat memberikan gambaran lebih jauh mengenai besaran kenaikan UMP Jabar 2027, maupun waktu penetapan sebelum memperoleh penjelasan resmi dari pemerintah pusat.

Di sisi lain, pemerintah pusat telah mulai menyiapkan pembahasan pengupahan untuk 2027. Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyampaikan, pembahasan UMP akan melibatkan Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menargetkan pembahasan internal mengenai UMP 2027 dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Selanjutnya, pembahasan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan unsur terkait di daerah.

Sementara itu, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, sekaligus menata kembali sejumlah ketentuan ketenagakerjaan dalam satu undang-undang tersendiri.

Cakupan pengaturannya meliputi pelindungan pekerja, pelatihan kerja, tenaga kerja sektor informal, jaminan sosial, hingga ketentuan hubungan kerja. UU tersebut juga mengatur larangan bagi pemberi kerja untuk mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.

Adapun terkait mekanisme pengupahan, Kemnaker sebelumnya menyatakan penetapan upah minimum 2027 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Dalam regulasi tersebut, penyesuaian upah minimum mempertimbangkan tiga variabel, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu atau alfa. Rentang nilai alfa ditetapkan sebesar 0,50 hingga 0,90.

Penghitungan penyesuaian upah minimum dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi, untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

Sebelumnya, buruh Jabar menuntut UMPJabar 2027 sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yakni Rp4,1 juta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP TSK SPSI) Roy Jinto Ferianto mengatakan, angka tersebut merujuk pada hasil rilis pemerintah pusat mengenai besaran KHL di setiap provinsi.

Menurut Roy, hasil perhitungan KHL untuk Jabart berada di kisaran Rp4.112.200. Sebab itu, pihaknya meminta pemerintah provinsi menjadikan angka tersebut sebagai landasan dalam menentukan UMP 2027.

"Kita meminta agar dasar penetapan UMP adalah berdasarkan KHL tersebut," ujar Roy, Rabu (4/11/2026) silam.

Dia menegaskan, usulan UMP sebesar Rp4,1 juta bukan semata-mata angka yang ditetapkan sepihak oleh serikat pekerja. Besaran itu mengacu pada hasil perhitungan kebutuhan hidup layak, yang telah dipublikasikan pemerintah.

Pada UMP 2026, Pemprov Jabar menetapkan sebesar Rp2.317.601, naik Rp126.368 atau 5,77 persen dibandingkan UMP 2025.