Atalia Praratya Khawatir Anak Terpapar Konten Pornografi dan Kekerasan Ruang Digital

INILAHKORAN.ID-Ketua Ikatan Sarjana Ilmu Komunikasi (ISKI) Jawa Barat periode 2023-2026, Atalia Praratya menyoroti ancaman paparan konten negatif di ruang digital terhadap anak-anak. Mulai dari konten pornografi, kekerasan, hingga tayangan dalam permainan digital dinilai berpotensi memengaruhi pola pikir dan perilaku anak.

Atalia mengatakan, derasnya perkembangan teknologi informasi harus diimbangi dengan penguatan literasi digital serta pengawasan dari seluruh elemen masyarakat.

Pasalnya, kemudahan akses teknologi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga menghadirkan ancaman ketika anak-anak tidak dibekali pengetahuan yang cukup untuk memilah informasi dan konten digital.

"Saya ini memiliki kekhawatiran yang luar biasa terkait dengan derasnya teknologi, termasuk arus teknologi," kata Atalia di sela Musyawarah Daerah (Musda) VI ISKI Jawa Barat di Aula Mandala Saba Paguyuban Pasundan, Kota Bandung, Senin (9/11/2026).

Menurut Atalia, salah satu persoalan serius adalah semakin mudahnya anak-anak menemukan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka.

Dia mencontohkan permainan digital yang ternyata juga dapat memuat unsur pornografi maupun kekerasan. Jika dikonsumsi secara terus-menerus, konten tersebut dikhawatirkan membuat anak menganggap perilaku menyimpang sebagai sesuatu yang lumrah.

"Salah satu benang merahnya ya, adalah bagaimana anak-anak kita ini melihat tontonan yang tidak menjadi tuntunan. Kita tahu bahkan game saja itu saya kaget, 'Ya Allah, ternyata kok game seperti ini ya? Kok ada hal-hal yang berbau pornografi misalkan, kekerasan dan lain sebagainya?' Dan itu seperti normal (dinormalisasi)," tuturnya.

Atalia menilai, paparan berulang terhadap konten negatif dapat menghilangkan kepekaan anak dalam membedakan perilaku yang pantas dan tidak pantas.

"Bayangkan anak-anak yang melihat itu setiap harinya, mereka akan terbiasa dan mengatakan bahwa itu, 'Biasa kok,' gitu," ujarnya.

Dia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan meningkatnya kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak, termasuk kejadian yang memperlihatkan semakin mudanya usia pelaku.

Karena itu, Atalia menilai regulasi perlindungan anak perlu terus dikaji agar sesuai dengan perkembangan persoalan di masyarakat. Termasuk mempertimbangkan karakteristik dan batasan usia anak dalam penerapan aturan hukum.

"Anak-anak ini kan sebetulnya juga tidak bisa ya, untuk anak di usia tertentu, di bawah 12 tahun itu tidak bisa dijerat hukum. Nah, ini yang kemudian mungkin harus juga dikaji ulang ya terkait dengan aturan yang akan melindunginya," katanya.

Pembatasan Media Sosial Anak Perlu Diikuti Sosialisasi

Di sisi lain, Atalia menilai kebijakan pemerintah membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun perlu diikuti sosialisasi dan kesiapan implementasi secara menyeluruh.

Menurutnya, pembatasan akses saja tidak cukup apabila masyarakat, khususnya orang tua dan tenaga pendidik, belum memahami tujuan maupun mekanisme penerapan kebijakan tersebut.

Dia menyebut masih terdapat penolakan dari kalangan remaja. Selain itu, keterbatasan pengetahuan dan sosialisasi juga menjadi tantangan dalam membendung akses anak terhadap berbagai platform digital.

"Pertama, penolakan dari remaja itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa ternyata susah sekali membendungnya, karena perangkatnya itu tidak didukung oleh pengetahuan yang mumpuni atau sosialisasi yang cukup kepada seluruh elemen masyarakat," ungkapnya.

Atalia menambahkan, kemampuan anak dalam menggunakan teknologi semakin berkembang. Kondisi itu membuat orang tua, guru, dan pemerintah harus meningkatkan pemahaman agar mampu mengawasi aktivitas digital anak.

"Jadi memang anak-anak sekarang semakin pintar ya. Nah, anak-anak semakin pintar, maka kita juga, begitu ya, sebagai benteng mereka, orang tua, guru, termasuk pemerintah itu harus semakin pintar," tegasnya.

Dia pun mendorong kolaborasi seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk mengidentifikasi platform dan konten digital yang berpotensi membahayakan tumbuh kembang anak.

"Jadi kita bekerja sama tentu saja dan kita butuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk media. Bagaimana kemudian media bisa menemukan kasus-kasus tertentu misalkan, atau media menemukan platform-platform yang berbahaya bagi masa depan anak-anak kita," katanya.

Musda VI ISKI Jabar Perkuat Peran Insan Komunikasi

Selain membahas perlindungan anak di ruang digital, Musda VI ISKI Jawa Barat juga menjadi momentum regenerasi kepemimpinan organisasi untuk periode 2026-2029.

Atalia mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan untuk menentukan arah kepengurusan sekaligus memperkuat kontribusi insan komunikasi di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Menurutnya, ISKI memiliki cakupan keanggotaan yang luas. Organisasi tersebut tidak hanya menghimpun kalangan akademisi, tetapi juga para praktisi dan penggiat yang berkecimpung di bidang komunikasi.

Mulai dari penggiat media, organisasi kemasyarakatan, praktisi komunikasi, pembawa acara, moderator, hingga akademisi merupakan bagian dari ekosistem yang ingin dirangkul ISKI.

"Jadi, kami di Ikatan Sarjana Komunikasi ini meliputi semua insan komunikasi. Jadi di situ ada penggiat media, di situ ada organisasi atau penggiat organisasi kemasyarakatan, di situ ada mereka-mereka yang memang aktif di bidang-bidang ilmu komunikasi, mau MC-kah, moderator, termasuk akademisi juga ada," jelasnya.

Namun, luasnya cakupan tersebut juga menjadi tantangan tersendiri karena para insan komunikasi tersebar dalam berbagai profesi, lembaga, komunitas, hingga organisasi.

Karena itu, ISKI perlu memperkuat jejaring agar potensi dan kontribusi anggotanya dapat terhimpun serta memperoleh apresiasi yang sepadan.

"Namun, tentu tadi, tantangannya itu karena kami ini kan melebur di dalam pekerjaan, ranah-ranah pengabdian yang berbeda-beda," katanya.

Atalia berharap ISKI Jawa Barat ke depan semakin mampu merangkul insan komunikasi di seluruh wilayah Jawa Barat sekaligus memperkuat peran ilmu komunikasi dalam menjawab persoalan masyarakat.

Dia menegaskan, teknologi tidak semata-mata harus dipandang sebagai ancaman. Jika dimanfaatkan secara tepat, ruang digital justru dapat menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai positif, pendidikan, dan keagamaan.

"Jadi, bahwa teknologi tadi ada ancamannya, tapi teknologi pun bisa menjadi benteng. Bagaimana caranya supaya kita bisa memasukkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama dan lain sebagainya di dalam kehadiran dari teknologi itu," pungkasnya.***