Dedi Mulyadi Usul Pemprov Jabar Investasi Jaringan Listrik Demi Tarik Investor

INILAHKORAN.ID-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan perubahan strategi pemerintah daerah dalam memperkuat iklim investasi dengan mengarahkan sebagian anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun infrastruktur kelistrikan bersama PT PLN.

Menurut Dedi, langkah tersebut dapat mengurangi beban biaya yang selama ini harus ditanggung investor saat membangun jaringan listrik dan gardu sebelum memulai operasional di kawasan industri.

Ia menilai persoalan utama investasi di Jawa Barat saat ini bukan lagi soal perizinan ataupun ketersediaan lahan, melainkan tingginya biaya penyediaan infrastruktur energi.

"Salah satu problem investasi di Jawa Barat adalah listrik. Urusan tanah sudah selesai, perizinan sudah selesai, tetapi ketika investasi masuk, perusahaan masih harus mengeluarkan biaya membangun gardu dan menarik jaringan listrik," ujar Dedi, Kamis (30/7/2026).

Usulan tersebut disampaikan di tengah capaian investasi Jawa Barat yang terus meningkat. Sepanjang Semester I 2026, realisasi investasi mencapai Rp138,13 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 246.887 orang.

Capaian itu menempatkan Jawa Barat sebagai salah satu daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia sekaligus provinsi dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) tertinggi pada periode tersebut.

Dedi mengungkapkan tingginya biaya pembangunan jaringan listrik dapat mengurangi daya saing kawasan industri. Ia mencontohkan pengalaman berdiskusi dengan investor di Purwakarta yang harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk penyambungan listrik dibandingkan harga lahan industri yang dibelinya.

"Saya dialog panjang dengan investor di Purwakarta. Harga tanah kawasan industrinya Rp15 miliar, tetapi untuk menarik kabel ke Gardu Cikumpay biayanya mencapai Rp17 miliar," katanya.

Karena itu, Dedi mendorong agar anggaran pemerintah daerah lebih diarahkan pada investasi yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, termasuk pembangunan infrastruktur energi.

"Daripada dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dihibahkan pada hibah yang tidak tepat, saya lebih memilih Pemprov Jabar berinvestasi di PLN. Membangun jaringan listrik untuk memberikan layanan investasi terhadap para investor, agar mereka tidak mengeluarkan biaya di luar kepentingan investasi," tuturnya.

Menurutnya, investasi pemerintah pada sektor kelistrikan akan memberikan dampak berantai berupa peningkatan penyerapan tenaga kerja, aktivitas ekonomi, hingga pendapatan daerah.

"Kalau kita berinvestasi Rp500 miliar, tetapi menghasilkan 100 ribu tenaga kerja, pajak, perputaran ekonomi, infrastruktur, kemudian kembali lagi menjadi pendapatan daerah, itu jauh lebih bermanfaat," tegasnya.

Dedi mengatakan gagasan tersebut akan diusulkan dalam pembahasan perubahan anggaran agar menjadi bagian dari strategi percepatan investasi di Jawa Barat.

Ia optimistis kolaborasi antara Pemprov Jawa Barat dan PLN dalam penyediaan infrastruktur energi akan meningkatkan daya saing daerah di mata investor.

"Kalau Pemprov Jabar berhasil membangun kerja sama dengan PLN untuk berbagai infrastruktur energi yang dibutuhkan, maka Jawa Barat akan diburu oleh para investor lebih banyak lagi," ucapnya.

Selain pembangunan jaringan listrik baru, Dedi juga menyoroti mekanisme penyediaan listrik yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi investor. Menurutnya, perusahaan yang telah membiayai pembangunan gardu dan jaringan listrik seharusnya memperoleh skema yang lebih adil karena aset tersebut pada akhirnya menjadi milik PLN.

"Ini hal yang harus cepat diambil keputusan. Saya menyampaikan ini demi kepentingan investasi di Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat menunjukkan Kabupaten Bekasi menjadi daerah dengan realisasi investasi terbesar pada Semester I 2026.

Nilai investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp44,74 triliun atau sekitar 32,39 persen dari total investasi Jawa Barat. Daerah tersebut juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan 46.884 pekerja serta mencatat 26.036 Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), tertinggi di Jawa Barat.***