Demokrat Dukung Penuh Pembentukan Pansus PPE

INILAH, Bogor - DPC dan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bogor mendukung penuh pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Prayoga Pertambangan Energi (PPE).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Bogor Leo Hananto Wibowo secara tegas mengatakan bahwa dirinya bersama rekan-rekannya di parlemen akan terus istiqomah mendorong permasalahan PT PPE untuk membentuk Pansus PPE.

“Doakan kami untuk terus istiqomah mengawal persoalan ini dan saya juga akan terus mendorong persoalan ini untuk di bentuk tim Pansus. Karena bagi saya anggaran Rp165 miliar yang diberikan pemerintah Kabupaten Bogor sebagai bentuk penyertaan modal PT PPE  pada tahun 2013 silam tidak membuahkan hasil yang dapat meningkatkan PAD. Bahkan, kondisi perusahaan saat ini sedang sakit,” tegas Leo kepada wartawan saat menghadiri acara Ngopi (ngobrol pintar) Barokah Jilid 7 di Kantor DPC Partai Demokrat, Kamis (5/3/2020).

Pria yang juga Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor itu menerangkan, komisi II akan segera memanggil Direksi PT PPE untuk menjelaskan terkait permasalahan yang di alami Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Dalam waktu dekat ini kami akan segera memanggil jajaran direksi, tujuannya ialah untuk membuka permasalahan yang tengah di hadapi perusahaan. Karena kami berkeinginan permasalahan ini terbuka secara terang benderang, sehingga kami tau benang merah permasalahan dimana yang menyebabkan perusahaan tidak baik dalam menjalankan bisnisnya,” terangnya.

Langkah Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Bogor untuk membentuk Pansus PT PPE ini didukung penuh Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor Anton Sukartono Suratto.

“Kami (DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor) sudah meminta Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Bogor untuk menyuarakan permasalahan PT. PPE di parlemen, dan nantinya supaya bisa membuat pansus agar permasalahan ini terang benderang,” ujar Anton.

Pria yang saat ini menjadi anggota Komisi VI DPR RI ini menjelaskan bahwa tujuan dibuatnya Pansus PT PPE bukan dalam menyudutkan seseorang atau pihak tertentu, tetapi demi kepentingan masyarakat dan Pemkab Bogor.

"Pembentukan Pansus PT PPE ini bukan merupakan ajang untuk menyudutkan siapapun, tujuan kami adalah untuk menyehatkan PT PPE dan agar keberadaannya memberikan manfaat terhadap masyarakat," jelasnya.

Salah satu praktis hukum di Bumi Tegar Beriman, Aripudin menuturkan bahwa dirinya menyoroti dua hal terkait permasalahan PT PPE yang sudah dinyatakan bukan tidak sehat lagi, tetapi ada nilai kerugian yang cukup besar disana yang dikarenakan ada penyimpangan amanah yang diduga dilakukan oleh jajaran direksi.

“Poin pertama yang ingin saya sampaikan ada nilai kerugian yang cukup besar dalam masalah PT PPE ini, sehingga saya rasa aparat penegak hukum harus menuntaskan perkara yang saat ini sudah berjalan. Saya melihat bahwa BUMD ini seperti rumah jagal, jadi hanya untuk bagi-bagi uang rakyat dengan mengatasnamakan PT PPE, siapa-siapa mereka yang terlibat didalamnya harus bertanggung jawab secara hukum,” ketus Arifudin.

Dia melanjutkan, dirinya juga menyoroti hak pergantian direksi PT PPE. Menurutnya, jika hari ini ada orang-orang yang entah dari mana munculnya hingga  masyarakat Kabupaten Bogor tidak tahu background dan track recordnya di dalam pengelolaan PT PPE.

“Menurut saya, kita seharusnya tidak bicara tentang kasus di hari ini, tetapi kita juga harus bicara kembali ke masa lalu dimana saat pembentukan PPE 2012 silam. Maka saya mendorong kepada wakil rakyat yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Bogor untuk segera membentuk Pansus PT. PPE yang nantinya Tim Pansus tersebut harus memanggil pihak-pihak terkait, artinya sisi politiknya akan berjalan di Pansus dan sisi hukumnya yang memang sudah dalam tahap penyidikan di kejaksaan harus terus berjalan. Siapa-siapa mereka anggota DPRD Kabupaten Bogor yang tidak setuju dengan diadakannya Pansus, yah mungkin kami bisa beralibi bahwa ada kepentingan. Jadi ini harus betul-betul dilakukan dan saya sekali lagi menegaskan Pansus PT. PPE harus segera dibentuk dan juga mendesak tuntasnya proses hukum,” lanjutnya.

Sementara itu, Jajang Furqon yang merupakan Ketua Dewan Penasehat Serikat Pekerja PT PPE sangat mengapresiasi kegiatan diskusi publik yang di inisiasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, dirinya berharap melalui kegiatan ini, anggota dewan yang ada di Fraksi Demokrat bisa mendorong pembentukan Pansus PT PPE. 

“Acara ini sangat bagus, terlebih lagi ini kan acara komunitas politik Partai Demokrat. Jadi, kami Serikat Pekerja PT PPE dapat menyuarakan aspirasi. Maka saya mendorong anggota dewan khususnya dari Fraksi Demokrat untuk menginisiasi pembentukan pansus tentang dugaan pengelolaan dana PMP PT PPE, agar masalah ini bisa terang benderang,” harap Jajang. (Reza Zurifwan)