Desak Pusat Cabut Moratorium, DPRD Jabar Bawa Data Kesiapan 10 DOB ke DPD RI

Dorongan pemekaran wilayah di Jawa Barat kian menguat. DPRD Jawa Barat melalui Komisi I secara resmi mengajukan aspirasi pencabutan moratorium

Desak Pusat Cabut Moratorium, DPRD Jabar Bawa Data Kesiapan 10 DOB ke DPD RI
Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar, Taufik Hidayat bersama Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB), menyerahkan data terbaru terkait 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang telah mengantongi persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Jabar.

INILAHKORAN.ID - Dorongan pemekaran wilayah di Jawa Barat kian menguat. DPRD Jawa Barat melalui Komisi I secara resmi mengajukan aspirasi pencabutan Moratorium daerah otonomi baru (DOB) kepada DPD RI, dengan membawa bukti kesiapan konkret dari sejumlah calon daerah baru.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Jabar, Taufik Hidayat bersama Forum Koordinasi Daerah Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkoda PPDOB), menyerahkan data terbaru terkait 10 Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB) yang telah mengantongi persetujuan dalam rapat paripurna DPRD Jabar.

“Hingga saat ini sudah 10 CDPOB yang telah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna yang terbaru adalah Kabupaten Cirebon Timur," ujar Taufik baru-baru ini.

Ia menegaskan, kesiapan pembentukan DOB di Jawa Barat bukan sekadar wacana, melainkan telah ditopang pemenuhan indikator yang dipersyaratkan pemerintah pusat, baik dari aspek teknis maupun administratif.

“Skor kesiapan daerah ini sangat baik, jadi secara administratif maupun teknis, Jawa Barat sudah siap," ucapnya.

Dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat dinilai membutuhkan pemekaran wilayah sebagai strategi untuk mempercepat layanan publik dan pemerataan pembangunan yang selama ini belum optimal.

Komisi I DPRD Jabar pun memastikan tidak akan berhenti pada penyampaian aspirasi semata. Koordinasi intensif dengan Komite I DPD RI serta senator asal Jawa Barat terus dilakukan guna mengawal proses hingga ke tingkat pemerintah pusat.

“Kami akan terus berkoodinasi dan megawal agar pemkaran daerah ini bisa terwujud agr pelayanan publik serta pembangunan dapat berjalan lebih optima di wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia ini," katanya.

10 CDPOB tersebut antaranya, Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Subang Utara dan Kabupaten Cirebon Timur.***


Editor : JakaPermana