Digitalisasi Belum Optimal: Aplikasi Mati Layanan Sepi

Oleh: Gin Gin T.Ginulur

Transformasi digital pemerintahan tidak berhenti pada banyaknya aplikasi dan website yang dimiliki. Di balik layar layanan digital Pemerintah Kabupaten Bogor, masih ada platform yang tak lagi digunakan dan laman resmi yang lama tidak diperbarui.

Hingga September 2026, tercatat 244 aplikasi di lingkungan Diskominfo Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, 44 aplikasi atau sekitar 18 persen dinyatakan tidak aktif atau tidak digunakan.

Persoalan serupa ditemukan pada website resmi kecamatan. Dari 40 website kecamatan se-Kabupaten Bogor, masih terdapat laman yang belum diperbarui secara berkala. Bahkan, delapan website tercatat tidak mengalami pembaruan konten selama sekitar satu tahun, dengan pembaruan terakhir pada 2025.

Kondisi itu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor. Atas arahan Bupati Bogor, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memperkuat tata kelola aplikasi dan website pemerintah sebagai bagian dari transformasi digital sekaligus peningkatan pelayanan publik.

Penguatan tersebut dibahas dalam forum kolaborasi pemerintah digital yang digelar di Megamendung, Kamis (8/10). Forum mempertemukan para pengelola sistem informasi, aplikasi, dan website dari 40 kecamatan.

Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor Bambang Widodo Tawekal mengatakan, perkembangan teknologi informasi menuntut pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan,” ujar Bambang dalam keterangan persnya.

Menurutnya, aplikasi dan website pemerintah memiliki peran penting sebagai sarana informasi, komunikasi, pelayanan publik, sekaligus bagian dari ekosistem pemerintahan digital.

Namun, keberadaan platform digital saja tidak cukup. Pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, berkelanjutan, aman, informatif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Keberadaan aplikasi dan website saja tidaklah cukup,” jelasnya.

Karena itu, forum tersebut diarahkan untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan kemampuan teknis para operator di tingkat kecamatan. Pengelolaan data, informasi, dan layanan digital diharapkan dapat berjalan lebih terpadu, transparan, dan akurat.

Penguatan kapasitas mencakup pengelolaan teknis, penyediaan konten, pembaruan informasi, keamanan informasi, pengelolaan data, hingga pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik.

Bagi Pemkab Bogor, platform digital tidak semestinya hadir sekadar untuk memenuhi kewajiban administratif.

Setiap aplikasi dan website harus memiliki fungsi yang jelas serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pengelolaan aplikasi dan website hendaknya tidak dilakukan hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif,” kata Bambang.

(gin)