Dihadapkan pada Keterbatasan Fiskal, Jeje: Setiap Rupiah Harus Dirasakan Manfaatnya untuk Masyarakat 

INILAHKORAN.ID – Apel perdana tahun 2026 menjadi titik refleksi, konsolidasi, dan penegasan komitmen aparatur pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk memulai tahun baru dengan semangat yang lebih baik. 

Demikian pernyataan yang disampaikan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dalam pidatonya pada apel perdana yang dihadiri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapangan Mekarsari, Komplek Perkantoran Pemda KBB, Senin 5 Januari 2025.
 
"Apel perdana ini menjadi titik awal bagi kita untuk melakukan refleksi, memperkuat konsolidasi, dan meneguhkan komitmen sebagai aparatur pemerintah untuk memulai tahun 2026 dengan semangat baru," kata Jeje.

"Etos kerja yang lebih kuat, serta tanggung jawab yang lebih besar dalam melayani masyarakat," ujarnya.
 
Menurutnya, tahun 2026 menghadirkan tuntutan yang lebih berat bagi seluruh aparatur. Tantangan pemerintahan semakin kompleks, harapan masyarakat terus meningkat, dan ruang toleransi terhadap pelayanan yang tidak optimal semakin menyempit.
 
"Tahun 2026 menuntut kita untuk bekerja lebih disiplin, lebih profesional, dan lebih berintegritas," tuturnya.

"ASN Kabupaten Bandung Barat harus menjadi teladan, bukan hanya dalam kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dalam sikap, kinerja, dan perilaku sehari-hari," tegasnya.
 
Ia menekankan bahwa disiplin waktu, disiplin kerja, dan disiplin etika bukanlah pilihan, melainkan kewajiban mutlak. 

"Jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi. Setiap kewenangan yang melekat harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan, tetapi juga kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa," tambahnya.
 
Jeje menyebut, kualitas pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan. 

Baik atau buruknya kinerja pemerintah dinilai langsung oleh masyarakat dari kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pelayanan yang diberikan.
 
"Pelayanan publik adalah wajah utama pemerintah. Seluruh ASN wajib menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama," katanya.

"Tidak boleh lagi ada pelayanan yang berbelit-belit, lamban, tidak pasti, apalagi yang bersifat diskriminatif," sambungnya.
 
Jeje juga meminta semua unit kerja untuk menjalankan pelayanan dengan prinsip cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. 

"Selain itu, pemerintah juga harus hadir tepat waktu saat masyarakat membutuhkan," ucapnya.
 
Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, menekankan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, tanpa ada ruang untuk pemborosan atau kegiatan yang tidak berdampak.
 
"Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, namun justru menuntut kita untuk bekerja lebih cerdas, lebih terukur, dan lebih bertanggung jawab," ujarnya.

"Program dan kegiatan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan," jelasnya.
 
Tak cuma itu, Jeje juga meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk mengutamakan program yang langsung menyentuh pelayanan publik, menghapus kegiatan yang tidak relevan dan tidak berdampak.

Termasuk memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran berjalan akuntabel dan transparan
 
"Kesalahan dalam pengelolan anggaran bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan menyangkut kepercayan publik terhadap pemerintah daerah," pungkasnya.***