Usia 25 Tahun, Pengamat: Cimahi Diuji Keterbatasan Fiskal

INILAHKORAN.ID - Memasuki usia ke-25 tahun, Kota Cimahi kini dihadapkan pada sebuah ujian untuk membuktikan keterbatasan fiskal tidak serta merta menjadi penghalang yang mustahil ditembus dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan merata. 

Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Cimahi, Arlan Siddha menilai, penurunan jumlah bantuan dari pemerintah pusat ke wilayah Kota Cimahi merupakan sebuah variabel yang bersifat sulit diprediksi atau unpredictable. 

Menurutnya, perubahan kebijakan anggaran nasional seringkali merespons dinamika yang berada di luar kendali pemerintah daerah.

“Jadi tidak bisa diprediksi, karena situasi dan kondisi yang selalu berubah dan kemudian dipengaruhi dengan situasi global. Jadi sebenarnya menurut saya hal tersebut juga sudah terbaca dari awal ketika misalnya Pak Prabowo mengatakan berbicara efektif dan efisien. Berbicara efisiensi istilahnya,” kata Arlan, Senin (22/6/2026).

Arlan menilai, kondisi keuangan yang semakin ketat ini seharusnya dibaca oleh seluruh elemen pemerintahan daerah sebagai sinyal peringatan dini yang serius, khususnya bagi daerah yang memiliki basis sumber daya terbatas seperti Cimahi. 

Menurut analisisnya, pemerintah pusat juga tidak dapat serta merta memaksakan pelaksanaan berbagai kebijakan baru tanpa mempertimbangkan secara cermat perubahan situasi ekonomi yang terus terjadi dan kemampuan riil daerah untuk membiayainya.

“Nah, kalau menurut saya adalah ini sebenarnya tantangan besar buat seluruh kabupaten kota yang memiliki sumber daya yang kecil termasuk di Cimahi dan tentunya ini harus benar-benar bisa terjawab,” jelasnya.

Faktor Eksternal

Lebih jauh Arlan menuturkan, tekanan fiskal yang kini sedang dialami oleh Kota Cimahi lebih banyak disebabkan oleh faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung pemerintah daerah. 

Meski demikian, ia menilai Cimahi sebenarnya masih memiliki peluang dan potensi yang cukup besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan, asalkan pemerintah daerah berani mengambil langkah strategis dengan memperkuat semangat inovasi di berbagai sektor potensial.

"Inovasi itu tidak terbatas, inovasi itu bisa diciptakan dan kemudian inovasi itu bisa menggandeng banyak stakeholder untuk kemudian membuat sesuatu yang akhirnya bisa jadi PAD,” ujarnya.

Ia menilai tantangan fiskal yang berat semacam ini semestinya tidak hanya dilihat dan dibaca sebagai sebuah ancaman yang menakutkan, melainkan juga harus dijadikan sebagai momentum dan peluang emas untuk mempercepat langkah menuju kemandirian ekonomi daerah. 

"Selama ini, ketergantungan yang terlalu tinggi terhadap dana transfer dari pusat membuat posisi keuangan daerah menjadi sangat rentan dan labil ketika terjadi perubahan atau penyesuaian alokasi anggaran di tingkat nasional," paparnya.

Jadi, lanjut Arlan, dinamika hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang sifatnya tidak menentu ini harus disikapi dengan kesiapan yang matang.

“Mungkin saja berikutnya akan ada penurunan atau berikutnya akan ada pemotongan, bahkan tidak ada. Kalau tidak ada sih tidak mungkin ya," ucapnya. 

"Tapi, inilah yang kemudian harus kita baca sebagai tantangan, sebagai peluang untuk bagaimana kemudian Cimahi bisa keluar dari krisis atau ketergantungan pusat, dan saya yakin Cimahi bisa dan untuk keluar dari itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi, Hendra Gunawan mengakui kondisi fiskal yang sedang terjadi saat ini merupakan salah satu tantangan terberat yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh pemerintah daerah dalam upaya menjalankan berbagai program pembangunan yang telah direncanakan. 

Menurutnya, di tengah tekanan dan keterbatasan anggaran yang terasa nyata, Pemerintah Kota Cimahi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah sepakat menetapkan tiga sektor utama yang dijadikan prioritas utama penyaluran dana, yakni pembangunan infrastruktur fisik, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemenuhan fasilitas dan layanan kesehatan masyarakat.

“Prioritas yang utama yang dilakukan oleh Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota beserta DPRD Kota Cimahi itu menitikberatkan kepada infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Hendra belum lama ini.

Hendra menuturkan, tekanan fiskal yang berat tersebut semakin terasa dampaknya secara nyata bagi pemerintah daerah dalam kurun waktu satu hingga dua tahun terakhir. 

"Salah satu penyebab utama yang paling teridentifikasi adalah adanya pengurangan dana transfer ke daerah yang nilainya mencapai angka yang cukup besar, yaitu sekitar Rp238 miliar," tuturnya.