Ada Distribusi 2,4 Juta Genteng SNI, Pemkab Bandung Barat Siap Perbaiki Hunian Warga

INILAHKORAN.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat bersiap memanfaatkan program nasional distribusi 2,4 juta keping genteng tanah liat berstandar Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan senilai Rp710 miliar.

Program tersebut dinilai menjadi peluang untuk mempercepat penataan kawasan Permukiman Kumuh sekaligus meningkatkan kualitas hunian dan kesehatan lingkungan masyarakat.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, pemerintah daerah akan berupaya mengintegrasikan program nasional tersebut ke dalam agenda pembangunan infrastruktur perumahan di wilayahnya.

"Ini menjadi momentum strategis untuk mengakselerasi pengentasan kawasan permukiman kumuh sekaligus mendongkrak standar kesehatan lingkungan di tingkat lokal," kata Jeje dalam keterangannya, Senin (9/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Jeje setelah menghadiri peluncuran program di Lapangan Pasar Lawas, Kabupaten Majalengka, Minggu (8/11/2026).

Menurutnya, penggunaan genteng berstandar SNI tidak hanya berkaitan dengan estetika bangunan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan permukiman yang lebih sehat dan aman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Bagi Bandung Barat, kebijakan ini menjadi stimulus penting. Kami tidak hanya melihat aspek estetika permukiman, tetapi bagaimana material berstandar SNI ini mampu menjawab tantangan penataan lingkungan yang sehat dan aman bagi masyarakat berpenghasilan rendah," paparnya.

Program yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Resik, Sehat, dan Indah) tersebut dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiyono. Kegiatan itu turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta sejumlah kepala daerah di Jawa Barat.

Dalam program tersebut, pemerintah menyiapkan distribusi 2,4 juta keping genteng menggunakan 600 unit truk. Dari jumlah itu, sebanyak 500 truk dialokasikan untuk memperkuat pasokan material bangunan di wilayah Jawa Barat.

Seluruh genteng yang didistribusikan tersebut diserap dari 34 UMKM lokal di Majalengka. Pelibatan pelaku usaha lokal diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat industri genteng daerah.

Selain distribusi genteng, pemerintah juga menyiapkan akses pembiayaan melalui KUR Perumahan senilai Rp710 miliar. Skema tersebut diharapkan dapat mendukung masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan sektor perumahan.

Jeje menilai kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perlu segera diterjemahkan ke dalam langkah teknis di Bandung Barat.

"Pola kolaborasi lintas sektor ini harus segera diturunkan ke level teknis di Bandung Barat," ucapnya.

Untuk itu, Jeje telah menginstruksikan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Bandung Barat agar memetakan kawasan permukiman yang membutuhkan intervensi program Gentengisasi.

Dinas Perkim juga diminta memfasilitasi masyarakat agar dapat mengakses skema pembiayaan perumahan yang disiapkan pemerintah pusat.

"Sinergi antara pusat, daerah, dan pelaku usaha adalah kunci. Kami di Bandung Barat siap menyambut dan mengoptimalkan distribusi ini agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang selama ini mendiami hunian tidak layak," pungkasnya.***