Dimulai Februari 2025, Dinkes Jabar Tunggu Suplai Kebutuhan Medis Program Kesehatan Gratis

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan, program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang digagas pemerintah pusat, dimulai pada 3 Februari 2025 mendatang.

Dimana saat itu, program PKG sudah dapat dilakukan di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Saat ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar sebagai leading sector tengah menunggu suplai bahan medis habis pakai (BMHP) dan alat lainnya, dari Kementerian Kesehatan untuk menjalankan program PKG.

Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Kabid P2P) Dinkes Jabar dr Rochady Hendra Setia Wibawa mengatakan, pengajuan BMHP dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai program PKG yang menyasar semua kalangan.

Dimana syarat dasar, berdasarkan masyarakat yang berulang tahun, dengan rincian kelompok pertama untuk bayi, balita dan anak usia pra sekolah. Lalu kelompok kedua, terdiri dari anak sekolah dan remaja, serta kelompok tiga terdiri dari dewasa dan lansia.

"Tiap-tiap usia berbeda pemeriksaannya. PKG yang sifatnya deteksi masing-masing penyakit, sebetulnya sudah dilakukan oleh teman-teman (Dinkes). Namun yang akan dilakukan PKG dengan pemeriksaan yang menyeluruh untuk semua penyakit dalam satu waktu pemeriksaan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pemeriksaan kesehatan dan usia pasien," papar Rochady, Selasa 21 Januari 2025.

Konsekuensinya, dengan adanya pemeriksaan lengkap ini, maka Puskesmas yang ditunjuk sebagai pelaksana program PKG harus memiliki alat yang menunjang.

"Kalau periksa gula darah, stik gula darahnya belum dikirim dari Kemenkes, kan Puskesmas enggak bisa periksa. Kalau untuk periksa kanker leher rahim, kit HPV DNA yang belum dikirim, ya pasien juga enggak bisa diperiksa," ucapnya.

"Nanti harus dibaca juga kit HPV DNA-nya pakai mesin PCR yang ada di RS atau Labkesda. Untuk periksa kanker payudara, harus ada USG payudara dan dokter yang sudah dilatih di Puskesmas. Itu baru contoh BMHP dan alat yang harus ada sesuai penyakitnya," imbuhnya.

Sebab itu pihaknya berharap, suplai alat BMHP dapat segera didistribusikan Kemenkes agar program PKG dapat terlaksana.

Selain itu, Dinkes Jabar memastikan pihaknya siap menyelenggarakan PKG dengan catatan seluruh logistik dapat dipenuhi, mengingat Puskesmas diakuinya tidak mampu membeli sendiri.

Sementara untuk tempat pelayanan, PKG dapat dilaksanakan di seluruh Puskesmas dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bekerja sama dengan BPJS.

"Jika di Jabar terdapat 1.100 Puskesmas, maka satu Puskesmas dapat melayani 120-180 pasien yang berulang tahun dalam satu hari, jika semuanya memanfaatkan program tersebut. Satu pasien dilayani 1-2 jam. Kami saat ini tengah menunggu petunjuk teknisnya untuk membuat alur pemeriksaan agar waktunya efektif dan efisien," ujarnya.

Saat ini, beberapa Puskesmas sudah dan akan beralih ke Pelayanan Integrasi Layanan Primer, sesuai dengan usia siklus hidup dan searah dengan kebijakan PKG. Pihaknya juga sudah melakukan ujicoba pelayanan PKG, di salah satu Puskesmas Kota Depok.

"Dinkes provinsi, Dinkes kabupaten/kota dan Puskesmas menunggu hasil uji coba dan petunjuk teknis pelayanan dari PKG ini dari Kemenkes," tandasnya.