700 Ibu Hamil Positif HIV, Dinkes Jabar Dukung Perda OPSM

INILAHKORAN.ID - Lonjakan kasus HIV di Jawa Barat yang mencapai ribuan kasus setiap tahun, mendorong perlunya langkah pencegahan yang lebih sistematis dan menyentuh akar persoalan. 

Bukan hanya dalam bentuk layanan kesehatan, dukungan regulasi dinilai perlu guna memperkuat edukasi masyarakat sejak dini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengungkapkan, tren peningkatan kasus HIV di Jabar terus terlihat dari hasil skrining yang dilakukan terhadap Ibu Hamil maupun kelompok rentan.

Pada 2024, Dinkes Jabar melakukan pemeriksaan terhadap sekitar 240 ribu orang. Dari jumlah tersebut ditemukan sekitar 4.000 kasus HIV, dengan hampir separuhnya berasal dari kelompok Lelaki Seks dengan Lelaki (LSL).

"Kita setiap tahun mengadakan skrining kepada Ibu Hamil dan kelompok rentan. Kurang lebih ada sekitar 240 ribu yang kita skrining. Hasilnya sekitar 4.000 kasus pada tahun 2024, dan hampir sekitar 2.000 berasal dari LSL," ujar Vini dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Data tersebut menurutnya, menjadi gambaran bahwa persoalan HIV di Jawa Barat memerlukan perhatian serius. Apalagi, jumlah kasus yang ditemukan setiap tahun terus mengalami peningkatan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

"Hari ini rata-rata sudah sekitar 5.000 kasus per tahun. Padahal tahun-tahun sebelumnya sekitar 1.000. Jadi memang meningkat," ungkapnya.

Selain temuan pada kelompok rentan, hasil skrining juga menunjukkan sekitar 700 Ibu Hamil dinyatakan Positif HIV. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penyebaran HIV telah menyentuh kelompok yang lebih luas dan berpotensi menimbulkan dampak kesehatan lintas generasi.

Vini menegaskan, intervensi sektor kesehatan sejatinya berada pada tahap akhir ketika persoalan sudah terjadi. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan jauh lebih awal melalui pembentukan karakter dan penguatan lingkungan sosial yang sehat.

"Kalau Dinas Kesehatan itu adalah pemadam kebakarannya. Jadi kalau berbicara kepada Dinas Kesehatan itu sudah terlambat sebetulnya. Walaupun ini bukan gangguan jiwa, tapi ini adalah masalah kesehatan jiwa yang tentu sangat dipengaruhi oleh bagaimana manusia itu tumbuh," katanya.

Ia menjelaskan, proses pembentukan perilaku manusia berlangsung sejak masa persiapan pernikahan, kehamilan, hingga anak memasuki masa remaja. Karena itu, edukasi mengenai pola asuh, gizi, kesehatan reproduksi, dan kemampuan bersosialisasi menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.

"Sejak mau nikah, mau punya anak, harus tahu kalau punya anak itu makan harus baik. Pada masa balita diberikan ASI eksklusif supaya ada bonding. Setelah itu masa PAUD diajarkan sosialisasi, bukan baca tulis. SMP mulai masa reproduksi, mana yang sehat mana yang tidak. Kalau ditanya sejak kapan mencegahnya? Sejak dini, sejak mau nikah," katanya.

Menurut Vini, tantangan tersebut semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi digital yang memengaruhi perilaku dan pola interaksi masyarakat. Sebab itu, pembangunan sumber daya manusia harus menjadi prioritas yang berjalan beriringan dengan pembangunan fisik.

"Kalau ditanya berapa besar masalah ini, besar sekali. Ketika makin hari kita makin terdampak oleh digitalisasi. Mari kita bangun peradaban dimulai dari kita sendiri. Karena kalau sudah sampai Dinas Kesehatan itu sudah terlambat," ujarnya.

Ia menilai, konsep Panca Waluya yang menjadi arah pembangunan Jawa Barat harus diterjemahkan secara nyata melalui penguatan karakter sejak usia dini. Sebab, kualitas manusia menjadi faktor utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan kesehatan.

"Karakter itu sudah terbentuk dari awal, bahkan sejak dalam kandungan. Makanya mari kita bangun peradaban. Kalau hanya membangun gedung-gedung tinggi tanpa membangun manusianya, akhirnya tidak akan menyelesaikan persoalan," tuturnya.

Sebab itu, pihaknya mendukung pembahasan Peraturan Daerah tentang Orientasi dan Perilaku Seksual Menyimpang (OPSM) yang tengah digodok DPRD Jawa Barat. Ia menilai, keterlibatan legislatif menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pencegahan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Karena siapa lagi yang bergerak. DPRD sebagai perwakilan rakyat memperlihatkan bahwa memang rakyat harus dibela. Masalah ini dari rakyat juga, jadi semuanya harus kompak," tandasnya. ***