Dirut TVRI Iman Brotoseno Diharapkan Bawa Perubahan Baru  

INILAH,  Bandung-Antusiasme dan optimisme para Kepala Stasiun LPP TVRI tercermin    dalam pertemuan    perdana    antara Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno dengan 29 Kepala Stasiun LPP TVRI yang diselenggarakan secara virtual baru-baru ini.

Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI Arief Hidayat Thamrin mengawali pertemuan    jarak jauh itu dengan memperkenalkan Iman Brotoseno        serta menanggapi positif pernyataan Iman yang berkomitmen memimpin LPP TVRI secara independen, netral serta berorientasi  pada kepentingan masyarakat.    

Kehadiran Iman Brotoseno sebagai Dirut LPP TVRI    Pengganti Antarwaktu masa tugas    2020-2022 selain diharapkan dapat membawa     perubahan bagi TVRI ke arah yang lebih baik, ternyata juga dapat membawa kondusivitas di kalangan internal TVRI.        
    
Dalam kesempatan perkenalan itu, Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno menegaskan komitmennya untuk melaksanakan tugas dengan baik       membawa     LPP TVRI lebih    baik serta memberikan perhatian    pada kesejahteraan karyawan TVRI.        

Pada tahap awal    ia akan    segera mengurus    tunjangan kinerja karyawan. Di hari kedua menjadi Direktur Utama definitif, Iman Brotoseno telah  berkirim surat kepada Menteri Keuangan RI untuk    mengurus rapel tunjangan kinerja pimpinan dan karyawan LPP TVRI.    

Melalui   grup WA    Direksi    dan Kepala Stasiun, setelah perkenalan jarak jauh, Iman    Brotoseno menyatakan bahwa permintaan rapel       tunkin LPP TVRI   sudah mulai diproses.    

“Semangat Pak Dirut, apapun orang bicara di luar, kami siap mendukung niat baik  Pak Dirut untuk   TVRI dan kesejahteraan karyawan  karyawati," kata Kepsta TVRI Sulawesi Tenggara, Rosemery Kandou.       

Para Kepala Stasiun TVRI lainnya menyatakan hal    senada.    Karyawan LPP TVRI juga optimistis menyambut baik kehadiran Iman    Brotoseno    sebagai     Dirut baru.   

Karyawan TVRI Sumut Tavimiardi menyatakan bahwa    Iman Bro toseno memberikan harapan baru dalam hal pembenahan program siaran        LPP TVRI, sesuai pernyataan beliau setelah menjadi Dirut.        

Karyawan menyambut baik    komitmen Iman Brotoseno    yang bertekad mewujudkan TVRI sebagai lembaga penyiaran    publik yang        berorientasi pada program kepublikan serta memprioritaskan program-program dalam negeri serta melibatkan publik.    

Upaya Dirut baru mendorong percepatan pencairan    rapel tunjangan    kinerja    disambut antusias oleh karyawan. Deddy Suryana,    produser    senior acara non berita    menilai    komitmen peningkatan kualitas program dan perhatian kepada karyawan merupakan hal yang sangat       positif.    

Kepala Bagian Kesekretariatan dan Kelembagaan LPP TVRI, Ali Qausen menyatakan Komite Penyelamat LPP TVRI tidak punya legalitas Karyawan LPP TVRI juga    menyesalkan berbagai pernyataan    dan upaya mendiskreditkan lembaga TVRI oleh pihak yang menamakan diri dan    mengklaim sebagai Komite Penyelamat.       

"Baik Tavi maupun Deddy menyesalkan pihak yang menamakan diri Komite Penyelamat dan mengatasnamakan karyawan TVRI lantaran tidak    memiliki legalitas dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas," kata dia.    

Ia menambahkan, karyawan TVRI tidak mengakui komite dan    keberatan dengan apa yang dilakukannya.    Kelompok yang menamakan    diri Komite Penyelamat TVRI yang sering mengirimkan pernyataan dan dimuat di media massa online ini terindikasi merusak marwah lembaga dan membuat gaduh internal TVRI.        

"Ada beberapa aksi yang    dilakukannya, mulai dari penyegelan ruang Dewan    Pengawas, memasang kain    hitam di gedung    TVRI hingga       beberapa kali melakukan    gangguan atas proses seleksi Dirut PAW LPP TVRI    dengan berbagai    tuduhan    dari Ketua Komite Agil Samal       yang tidak memiliki dasar dan kewenangan hukum yang jelas," tukasnya.    
    
Ia menegaskan Agil Samal saat ini tercatat sebagai Kepala Seksi Siaran Berita    TVRI Pusat. Sama sekali     tidak    jelas, siapa yang menunjuk Agil sebagai Ketua Komite Penyelamat.      

Komite Penyelamat sama sekali tidak memiliki kewenangan    hukum untuk memberhentikan Dewan Pengawas LPP TVRI maupun membatalkan     pemilihan Direktur Utama LPP TVRI, karena komite ini bentuknya ilegal, tidak mewakili pegawai TVRI dan Agil Samal tidak    memiliki    legitimasi apapun untuk    berbicara mewakili TVRI.    
    
"Sebagai Aparatur Sipil    Negara (ASN), AgilSamal    telah melanggar    aturan ASN dengan membangun dan    melakukan provokasi atas       sejumlah isu TVRI," cetus Ali.       

Mulai dari isu tentang pembayaran tunjangan kinerja karyawan, hingga proses seleksi Dirut TVRI    melalui     sejumlah framing        dan pernyataan di media, termasuk terkendalanya    tunjangan kinerja karyawan.    

Rapel Tunjangan    Kinerja, hal ini memang    belum dianggarkan oleh    Direksi    lama dan sudah dikonfirmasi oleh Komisi    I DPR RI,        sehingga tidak ada kaitannya dengan alasan pemberhentian Direksi.        

Justru Direksi lama terbukti telah mengabaikan hak karyawan dengan keterlambatan bayar honor produksi SKK karyawan lebih       dari 5 kali sejak tahun    2018.       

Direksi    lama juga telah    menimbulkan hutang lembaga TVRI    dari anggaran 2019 ke 2020 hingga mencapai angka Rp 42 miliar.
       
Selain itu, Direksi lama juga telah merugikan nama baik    lembaga    kepada pihak ketiga, terutama kepada para pembawa acara    olahraga dari   eksternal TVRI,   karena honor para pembawa acara tersebut belum dibayarkan dari tahun 2019 sampai dengan    para Direksi lama     diberhentikan akhir Maret 2020.