Disdik Sebut PJJ di Kota Bandung Masih Tentatif

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung Asep Gufron mengaku, masih memantau situasi terkait kemungkinan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh PJJ di Kota Bandung menyusul aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir.

"Pelaksanaan PJJ di Kota Bandung masih kami cermati. Demo terakhir memang berlangsung hari ini. Kalau situasinya mengarah ke anarkisme atau terjadi keributan, maka kemungkinan PJJ akan diberlakukan kembali," kata Asep Gufron, Rabu 3 September 2025.

Menurutnya, sebagian besar sekolah di Kota Bandung sebenarnya sudah melakukan penyesuaian terhadap situasi yang berkembang. Namun demikian ditegaskannya, belum ada keputusan final terkait PJJ di Kota Bandung.

"Saya masih terus mencermati perkembangan hingga nanti sore. Kami melihat dari segi urgensi, apakah situasinya cukup mengkhawatirkan bagi peserta didik atau tidak," ucapnya.

Terkait kebijakan PJJ di Kota Bandung, Asep menegaskan sekolah dapat mengambil keputusan sendiri berdasarkan kondisi di lapangan tanpa harus menunggu instruksi langsung dari Disdik.

"Kalau situasinya mengkhawatirkan terhadap proses belajar mengajar, maka silakan melaksanakan PJJ. Itu menjadi kewenangan masing-masing sekolah," ujar dia.

Ia juga menyinggung wilayah-wilayah seperti di Kecamatan Ujungberung, dan Kecamatan Cibiru yang menunjukkan adanya resistensi dan kekhawatiran dari masyarakat.

"Ya, ada kekhawatiran di beberapa wilayah seperti itu. Kami menerima laporan terkait kondisi tersebut," jelasnya.

Untuk kendala teknis, seperti masalah jaringan atau sinyal di wilayah rawan. Asep menyebut, pihaknya sudah mengantisipasi sejak awal.

"Sejauh ini, semua berjalan sesuai rencana. Kemarin kami sudah meminta laporan dari seluruh sekolah, tidak hanya 33 sekolah yang terdampak langsung. Tetapi juga dari semua sekolah di Kota Bandung. Laporan tersebut mencakup situasi dan kondisi di masing-masing wilayah," tandas dia.

Disdik Kota Bandung sebelumnya memberlakukan PJJ terhitung Senin 1 September 2025. PJJ diberlakukan untuk 33 dari 1.300-an sekolah swasta dan negeri. PJJ diterapkan guna mencegah, dan mengamankan situasi di tengah rencana aksi demonstrasi.