DJKA Susun Roadmap Kepengusahaan Aset Prasarana Perkeretaapian 2027-2045

INILAHKORAN.ID - Direktorat Jenderal perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan kini menyusun roadmap transformasi pengelolaan aset prasarana perkeretaapian 2027-2045.

Untuk itu, DJKA menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk “Strategi dan Optimalisasi kepengusahaan Aset Prasarana Perkeretaapian” di Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kegiatan itu menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan, model kelembagaan, serta strategi optimalisasi pemanfaatan aset prasarana perkeretaapian secara produktif dan berkelanjutan. 

Salah satu agenda utama FGD yakni pembahasan hasil kajian dan penyusunan roadmap kepengusahaan prasarana perkeretaapian untuk periode 2027–2045.

FGD tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, serta badan usaha milik negara (BUMN). 

Melalui forum tersebut, DJKA menghimpun berbagai masukan dan perspektif strategis sebagai bahan penyempurnaan kebijakan kepengusahaan aset prasarana perkeretaapian. Hasil diskusi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang komprehensif, aplikatif, dan berorientasi jangka panjang.

Penyusunan roadmap 2027–2045 diharapkan menjadi pijakan dalam mendorong transformasi pengelolaan aset prasarana perkeretaapian, tidak hanya sebagai infrastruktur pelayanan transportasi publik, tetapi juga sebagai aset strategis yang memiliki potensi ekonomi dan mampu menciptakan nilai tambah bagi negara serta masyarakat.

Dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya, DJKA berupaya membangun ekosistem kepengusahaan prasarana perkeretaapian yang lebih kolaboratif, inovatif, dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan sistem transportasi nasional.

Sejumlah pejabat DJKA yang hadir antara lain Kepala Subdirektorat Kepengusahaan Perkeretaapian Rosita, Plt Direktur Prasarana Perkeretaapian Herawati, Kepala Subdirektorat Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perkeretaapian Batara.

Dalam kegiatan tersebut, akademisi Dadi Rusdiana menyampaikan paparan tim penyusun mengenai strategi kepengusahaan prasarana perkeretaapian, hasil kajian, dan roadmap 2027–2045. Paparan ini menjadi landasan pembahasan untuk mengembangkan arah kebijakan dan strategi optimalisasi aset perkeretaapian dalam jangka panjang.

Pembahasan FGD mencakup sejumlah aspek penting, mulai dari kerangka regulasi, model kelembagaan, skema pembiayaan kreatif, komersialisasi aset dan stasiun, pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), hingga kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan infrastruktur perkeretaapian.

Pada sesi pemaparan narasumber, Rabiatul Adwiyah hadir menyampaikan materi bertajuk “Model Kelembagaan dan Skema Kerja Sama Pusat, Daerah, dan Swasta dalam Rangka Pembiayaan Kreatif Infrastruktur Perkeretaapian yang Berkelanjutan.”

Dalam paparannya, dia menekankan pentingnya penguatan model kelembagaan dan kolaborasi multipihak sebagai fondasi dalam mengoptimalkan kepengusahaan aset prasarana perkeretaapian. 
Kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta perlu didukung pembagian peran, kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme kerja sama yang jelas dan terintegrasi.

Selain itu, pendekatan pembiayaan kreatif (creative financing) menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perkeretaapian. 

Optimalisasi aset tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan fisik, tetapi juga pada kemampuan menciptakan nilai ekonomi, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta membuka peluang investasi dan sumber pendanaan alternatif di luar pembiayaan pemerintah.

Perspektif lainnya disampaikan Ulfah Syarifah yang membahas aspek hukum dan kerangka regulasi kepengusahaan prasarana perkeretaapian, termasuk rancangan Peraturan Menteri Perhubungan dan rancangan Peraturan Direktur Jenderal.

Sementara itu, VP of Property Planning and Business Development I PT Kereta Api Indonesia (KAI) David Adhitya Wicaksono memaparkan Roadmap Transit Oriented Development (TOD) dan Komersialisasi Stasiun: Praktik, Capaian, dan Hambatan.

Materi itu memberikan gambaran mengenai peluang dan tantangan pengembangan kawasan berorientasi transit serta optimalisasi potensi komersial kawasan stasiun.

Aspek pengelolaan aset negara dibahas Emirenciana Nyantyasningsih selaku Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara I, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Paparan berfokus pada status hukum aset dan instrumen pemanfaatan BMN prasarana perkeretaapian.

Adapun perspektif pemerintah daerah disampaikan Anton Sunarwibowo, Kepala Bapperida Kota Bandung, dengan materi mengenai kepentingan dan kesiapan daerah, khususnya terkait tata ruang, integrasi antarmoda, dan dampak ekonomi lokal.