DLH Cirebon Siapkan TPST Modern di Gempol, Sampah Bakal Diolah Jadi Bahan Bakar

DLH Kabupaten Cirebon merencanakan TPST Gempol seluas 4,3 hektare berbasis teknologi RDF.

DLH Cirebon Siapkan TPST Modern di Gempol, Sampah Bakal Diolah Jadi Bahan Bakar
DLH Kabupaten Cirebon merencanakan TPST Gempol seluas 4,3 hektare berbasis teknologi RDF.

INILAHKORAN.ID-Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon menegaskan rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Gempol bukan sekadar fasilitas penampungan atau pembuangan sampah.

Dengan luas lahan sekitar 4,3 hektare, fasilitas tersebut direncanakan menggunakan teknologi modern Refuse Derived Fuel (RDF) untuk mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

Penegasan itu disampaikan Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan DLH Kabupaten Cirebon, Suyanto, menanggapi penolakan sebagian masyarakat Desa Palimanan Barat terhadap rencana pembangunan TPST di wilayah tersebut.

Menurut Suyanto, konsep pengolahan sampah di Gempol berbeda dengan tempat pengelolaan sampah yang selama ini dikenal masyarakat, seperti Gunung Santri dan Kubangdeleg.

"Sejauh ini memang ada penolakan, tetapi itu hal yang biasa. Nanti juga masyarakat akan merasakan manfaatnya. Ini bukan TPST seperti Gunung Santri dan Kubangdeleg. Ini pengolahan sampah yang dipastikan sekali habis," ujar Suyanto, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, setelah proses pembebasan lahan selesai, lokasi tersebut tidak langsung digunakan sebagai tempat penampungan sampah. Pemerintah Kabupaten Cirebon merencanakan pembangunan TPST modern berbasis RDF yang mampu mengolah sampah menjadi bahan bakar alternatif.

Melalui teknologi RDF, sampah akan melewati tahapan pemilahan dan pengolahan sebelum menghasilkan bahan bakar yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif bahan bakar fosil untuk kebutuhan industri.

Suyanto menyebutkan, minat pihak swasta untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam pembangunan fasilitas tersebut mulai bermunculan. Bahkan, sebelum pembebasan lahan dilakukan, sejumlah pengusaha telah menyatakan ketertarikannya menjadi mitra Pemkab Cirebon.

"Setelah pembebasan lahan, bukan langsung dipakai sebagai tempat sampah. Nantinya akan dibangun TPST modern. Sekarang juga sudah banyak pengusaha yang ingin bekerja sama dengan Pemkab Cirebon untuk membangun fasilitas pengolahan sampah di sana," ungkapnya.

Dia mengaku optimistis proses pembebasan lahan dapat terealisasi pada tahun ini. Setelah lahan dibebaskan, DLH akan menentukan perusahaan atau pengusaha yang menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan TPST tersebut.

"Kalau pembebasan lahan, saya yakin tahun ini bisa terealisasi. Setelah tanah dibebaskan, nanti LH yang menentukan siapa pengusaha yang akan membangun TPST di sana," jelas Suyanto.

Terkait pemilihan Kecamatan Gempol sebagai lokasi pembangunan, Suyanto menyebut wilayah tersebut telah sesuai dengan peruntukan tata ruang. Sementara itu, mengenai kepastian jadwal pembebasan lahan, ia meminta agar dikonfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), khususnya Bidang Sanitasi.

"Kenapa Gempol yang dipilih, karena sudah sesuai dengan tata ruang. Kalau masalah kapan pembebasan lahannya, silakan tanyakan ke Bidang Sanitasi," tegasnya.

Suyanto juga mengakui, dalam proyek tersebut DLH nantinya lebih berperan sebagai penerima manfaat fasilitas pengolahan sampah. Adapun penjelasan terperinci mengenai perencanaan teknis dan tahapan pembangunan menjadi kewenangan DPUTR.

Meski demikian, dokumen studi kelayakan atau feasibility study (FS) TPST Gempol disebut berada di DLH.

"Yang seharusnya memberikan penjelasan secara rinci adalah pihak DPUTR, khususnya Bidang Sanitasi. Kalau kami di LH nantinya sebagai penerima manfaat. Walaupun begitu, dokumen FS memang ada di LH," jelasnya.

Sebelumnya, rencana pembangunan TPST Gempol menjadi perhatian masyarakat Desa Palimanan Barat. Sebagian warga menyampaikan keberatan karena khawatir fasilitas pengolahan sampah tersebut menambah beban pencemaran lingkungan di kawasan Gempol.

Kekhawatiran itu berkaitan dengan kondisi wilayah yang selama ini telah dikelilingi aktivitas industri, mulai dari pabrik semen, pengolahan aspal hingga aktivitas pengolahan batu bara.

Tokoh masyarakat setempat, Said, sebelumnya juga menyampaikan keberatan terhadap potensi dampak lingkungan. Selain persoalan pencemaran, masyarakat turut mengkhawatirkan rencana pengembangan potensi wisata alam di kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, sebelumnya menyebutkan bahwa bidang tanah yang menjadi objek rencana pengadaan telah teridentifikasi sebanyak 14 pemilik.

DPKPP juga telah melakukan pemetaan dan pengukuran terhadap bidang tanah yang dibutuhkan. Namun, proses penilaian atau appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi belum dilakukan.

"Yang punya tanah sudah clear ada 14 orang. Prosedur DPKPP sudah melakukan proses pemetaan dan pengukuran. Untuk nilai ganti rugi belum sampai appraisal," ujar Hilman, Senin (16/11/2026).

Berdasarkan perencanaan yang ada, lokasi TPST disebut berjarak sekitar 500 meter dari permukiman penduduk. Hilman juga menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana pemindahan lokasi karena pemerintah masih berpedoman pada kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon.

Meski DLH telah menjelaskan konsep TPST berbasis RDF, sejumlah hal masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Di antaranya kapasitas pengolahan sampah, spesifikasi teknologi, sistem pengendalian bau dan emisi, pengelolaan air limbah, serta penanganan residu hasil pengolahan.

Kejelasan aspek teknis tersebut menjadi penting agar rencana pembangunan TPST Gempol tidak hanya menjawab persoalan pengolahan sampah, tetapi juga memberikan kepastian perlindungan lingkungan bagi masyarakat sekitar.***


Editor : JakaPermana