Baru 65,3 Persen Warga Cirebon Terdaftar BPJS Aktif, DPRD Soroti Anggaran PBI
Cakupan UHC Kabupaten Cirebon baru 94,95 persen, sementara peserta BPJS Kesehatan aktif sekitar 65,3 persen. DPRD soroti penurunan anggaran PBI.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID – Target Pemerintah Kabupaten Cirebon mencapai cakupan jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) sebesar 98 persen masih menghadapi sejumlah tantangan.
Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga tingginya jumlah kepesertaan nonaktif akibat kendala pembiayaan dan administrasi.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, jumlah penduduk mencapai 2.523.257 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 127.464 jiwa atau sekitar 5,05 persen belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
"Jumlah penduduk yang telah terdaftar mencapai sekitar 2.395.793 jiwa atau 94,95 persen. Angka itu masih berada di bawah target cakupan 98 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Eni Suhaeni, Senin 16 November 2026.
Eni menjelaskan, untuk mencapai target tersebut, pemerintah daerah setidaknya perlu menambah sekitar 76.999 peserta terdaftar, dengan asumsi menggunakan basis jumlah penduduk yang sama.
Namun, persoalan yang lebih mendasar muncul pada tingkat keaktifan kepesertaan. Berdasarkan data hingga Oktober 2026, cakupan peserta BPJS Kesehatan aktif di Kabupaten Cirebon baru sekitar 65 persen.
Jika angka keaktifan 65,3 persen diterapkan terhadap jumlah penduduk 2.523.257 jiwa, secara ilustratif terdapat sekitar 1,65 juta penduduk dengan status kepesertaan aktif.
"Jadi ada sekitar 875 ribu jiwa belum tercakup dalam angka tersebut," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori, menilai rendahnya kepesertaan aktif harus segera ditangani. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memastikan masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, tetapi juga harus menjamin status kepesertaannya tetap aktif sehingga dapat digunakan ketika membutuhkan pelayanan medis.
Hasan juga menilai persoalan jaminan kesehatan berkaitan erat dengan potensi pengelolaan anggaran sektor kesehatan. Kabupaten Cirebon memiliki sekitar 60 puskesmas dan dua rumah sakit daerah yang dinilai dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus pengelolaan pendapatan.
"Kalau seluruh penduduk terlindungi BPJS Kesehatan aktif, perputaran dana BPJS melalui pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon berpotensi melampaui Rp1 triliun dalam setahun," jelasnya.
Dia menyebut, angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan potensi pendapatan sektor kesehatan yang saat ini disebut berada pada kisaran Rp370 miliar.
Karena itu, DPRD mendorong evaluasi menyeluruh terhadap potensi pendapatan fasilitas pelayanan kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit daerah. Evaluasi tersebut harus tetap mempertimbangkan mutu pelayanan dan kepentingan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan pembiayaan kepesertaan menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. DPRD pun membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan penerapan subsidi silang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan.
"Persoalan pembiayaan ini semakin penting jika melihat perkembangan anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemerintah Kabupaten Cirebon," ucapnya.
Dia menambahkan, tahun ini anggaran PBI daerah mengalami penurunan dari hampir Rp100 miliar pada 2025 menjadi Rp74 miliar pada 2026. Kemampuan pembiayaan yang sebelumnya mencakup sekitar 350 ribu jiwa disebut berkurang menjadi sekitar 164 ribu jiwa.
"Jadi ada sekitar 186 ribu peserta yang tidak lagi masuk dalam pembiayaan PBI pemerintah daerah. Namun, jumlah tersebut masih harus diverifikasi untuk memastikan apakah mereka telah dialihkan ke segmen kepesertaan lain atau benar-benar kehilangan perlindungan," pungkasnya.***
Editor : JakaPermana

