Rencana TPST di Palimanan Barat Diprotes, Warga Khawatir Bau dan Polusi Bertambah

Rencana pembangunan TPST Gempol, Kabupaten Cirebon, ditolak warga. Kajian kelayakan, dampak lingkungan, dan status pengadaan lahan dipertanyakan.

Rencana TPST di Palimanan Barat Diprotes, Warga Khawatir Bau dan Polusi Bertambah
Rencana pembangunan TPST Gempol, Kabupaten Cirebon, ditolak warga. Kajian kelayakan, dampak lingkungan, dan status pengadaan lahan dipertanyakan.

INILAHKORAN.ID – Penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, menjadi perhatian serius. Pemerintah Kabupaten Cirebon didesak mengevaluasi kembali perencanaan proyek, mulai dari penentuan lokasi, kajian kelayakan Lingkungan, sosialisasi kepada masyarakat, hingga kesiapan anggaran.

Penolakan warga Desa Palimanan Barat bukan tanpa alasan. Masyarakat mengkhawatirkan dampak lingkungan dari aktivitas pengolahan sampah, terutama bau tidak sedap, pencemaran udara, serta potensi gangguan terhadap kawasan permukiman dan lingkungan sekitar.

Kekhawatiran tersebut juga berkaitan dengan kondisi wilayah yang selama ini dikelilingi aktivitas industri, seperti pabrik semen, aspal, dan pengolahan batu bara. Warga menilai keberadaan TPST berpotensi menambah beban lingkungan apabila tidak disertai sistem pengelolaan yang memadai.

Sebelumnya, tokoh masyarakat setempat, Said, menyampaikan sejumlah keberatan. Di antaranya, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan rencana pengembangan potensi wisata alam di kawasan hutan yang dikelola masyarakat melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Cirebon, Hilman Firmansyah, menjelaskan pihaknya hanya terlibat dalam aspek pertanahan. Sementara fasilitasi utama pembangunan TPST berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).

"Fasilitasi tanah itu ada di PUPR karena semuanya di PU. Kami dilibatkan karena ada bidang pertanahan. Seharusnya yang lebih aktif PU dan DLH," ujar Hilman, Senin 16 November 2026.

Dia menjelaskan, DPKPP sebelumnya pernah diundang dalam kegiatan sosialisasi. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah masyarakat meminta penjelasan mengenai sejauh mana proses pengolahan sampah yang akan diterapkan di TPST.

Namun, menurut Hilman, penjelasan dari DLH saat itu belum disampaikan secara terperinci sehingga belum sepenuhnya menjawab pertanyaan masyarakat.

"Memang ada beberapa masyarakat yang meminta klarifikasi terkait pengolahan sampah sampai sejauh mana. Hanya saja, dari LH belum menjelaskan secara detail," ungkapnya.

Dalam perkembangan berikutnya, kata Hilman, terdapat perusahaan yang menyatakan kesiapan untuk bermitra dengan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Perusahaan tersebut bahkan telah menjelaskan proses pengolahan yang akan diterapkan. Meski demikian, penjelasan tersebut belum sepenuhnya membuat masyarakat puas.

"Terakhir ada perusahaan yang siap bermitra. Mereka sudah menjelaskan proses pengolahan sampah, tetapi masyarakat belum puas. Namun, ini bukan ranah kami," katanya.

Terkait pembebasan lahan, Hilman memastikan kepemilikan tanah yang menjadi objek rencana pengadaan telah teridentifikasi sebanyak 14 orang. DPKPP juga telah melakukan tahapan pemetaan dan pengukuran terhadap bidang tanah yang dibutuhkan.

Sementara itu, proses penilaian atau appraisal untuk menentukan nilai ganti rugi belum dilakukan. Tahapan tersebut masih menunggu proses kajian dan penilaian terhadap tanah yang akan dibebaskan.

"Yang punya tanah sudah clear ada 14 orang. Prosedur DPKPP sudah melakukan proses pemetaan dan pengukuran. Untuk nilai ganti rugi belum sampai appraisal," jelasnya.

Hilman juga menyebutkan bahwa berdasarkan perencanaan yang ada, jarak lokasi TPST dengan permukiman penduduk sekitar 500 meter. Menurutnya, secara perencanaan jarak tersebut telah memenuhi pertimbangan penempatan lokasi.

Meski demikian, ia memahami kekhawatiran masyarakat yang selama ini merasakan dampak aktivitas industri di wilayah Gempol.

"Kenapa warga protes, karena banyaknya polusi yang ada di Gempol. Semen saja polusi, apalagi kalau ditambah nanti ada bau sampah," tuturnya.

Mengenai kemungkinan pemindahan lokasi, Hilman menyatakan hingga saat ini belum ada rencana tersebut. Pemerintah masih berpedoman pada kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon.

Dia juga meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir terhadap sistem pengelolaan sampah yang direncanakan. Sebab, kerja sama dengan perusahaan mitra disebut menggunakan sistem pengolahan, bukan pembuangan terbuka atau open dumping.

"Dinas menyampaikan tidak perlu khawatir karena kerja sama dengan pihak pengelola sampah itu menggunakan sistem pengolahan, bukan open dumping. Sampah akan direduksi sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat," paparnya.

Di sisi lain, kesiapan perencanaan teknis pembangunan TPST Gempol masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari DPUTR Kabupaten Cirebon, khususnya Bidang Sanitasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh klarifikasi resmi dari Kepala Bidang Sanitasi DPUTR Kabupaten Cirebon, Dhany Hendratno, terkait sejauh mana kesiapan dokumen perencanaan proyek tersebut.

Sejumlah pertanyaan mendasar masih perlu dijawab, terutama mengenai keberadaan dokumen studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai kelayakan suatu proyek.

Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan indikator teknis yang digunakan dalam menentukan lokasi TPST di Palimanan Barat. Penentuan lokasi semestinya mempertimbangkan kondisi geografis, daya dukung lingkungan, jarak permukiman, aksesibilitas, serta potensi dampak terhadap masyarakat sekitar.

DPUTR juga perlu menjelaskan apakah sebelum menetapkan lokasi tersebut telah dilakukan kajian terhadap sejumlah lokasi alternatif. Keterbukaan informasi ini penting agar masyarakat mengetahui bahwa pemilihan lokasi dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis yang terukur, bukan semata-mata ketersediaan lahan.

Tak kalah penting, status dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan penetapan lokasi juga perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab, selesainya penyusunan DPPT tidak otomatis berarti seluruh tahapan penetapan lokasi dan persyaratan teknis pembangunan telah terpenuhi.

Kejelasan mengenai tahapan administrasi tersebut diperlukan untuk memastikan proses pengadaan tanah berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.***


Editor : JakaPermana