Dadang Supriatna Tekankan Pencegahan Korupsi Desa Harus Dimulai dari Perencanaan

Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan pencegahan korupsi desa harus dimulai sejak perencanaan pembangunan dan penganggaran. Inspektorat diminta memperkuat

Dadang Supriatna Tekankan Pencegahan Korupsi Desa Harus Dimulai dari Perencanaan
Bupati Bandung Dadang Supriatna

INILAHKORAN.ID – Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan, pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak boleh hanya dilakukan saat atau setelah anggaran direalisasikan. Upaya tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan pembangunan agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Penegasan itu disampaikan Dadang saat membuka Seminar Pencegahan Korupsi Tingkat Desa se-Kabupaten Bandung Tahun 2026 di Gedung Budaya Soreang, Senin (16/11/2026).

Menurut Dadang, kepala desa, sekretaris desa, hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memahami aturan dan rambu-rambu hukum dalam menjalankan pemerintahan, khususnya terkait perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa.

"Jangan sampai kita tidak memberitahukan mana kira-kira rambu-rambu yang jangan sampai ditabrak," kata Dadang.

Ia menilai, salah satu celah munculnya persoalan hukum di tingkat desa adalah lemahnya pemahaman aparatur terhadap prosedur perencanaan dan penganggaran. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun secara partisipatif, terukur, dan sesuai ketentuan.

Dadang meminta musyawarah pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional terus dijalankan. Dengan demikian, program yang dianggarkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus dilakukan secara matang. Setiap kegiatan wajib memiliki dasar kebutuhan, kajian, serta perhitungan anggaran yang jelas.

Termasuk dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), pemerintah desa harus berpedoman pada standar harga yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati dan dievaluasi setiap tahun.

"Selama para kepala desa, sekretaris desa, dan BPD paham bagaimana membuat suatu rencana, mulai dari apa yang direncanakan, berapa anggaran yang dibutuhkan, dan sebagainya, dan selama itu sesuai, tidak usah takut. Yang perlu dihindari adalah praktik-praktik yang menyimpang," ujarnya.

Inspektorat Diminta Lebih Aktif Mengawasi Desa

Dadang juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada pemeriksaan akhir penggunaan anggaran. Pengawasan harus melekat sejak proses perencanaan hingga pelaksanaan program.

Terlebih, sistem perencanaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) telah terkoneksi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi tersebut menuntut aparatur desa semakin disiplin dan berintegritas dalam menjalankan setiap tahapan penganggaran.

Untuk memperkuat pengawasan, Dadang meminta Inspektorat Kabupaten Bandung lebih aktif turun langsung ke desa. Jika ditemukan informasi atau indikasi persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Inspektorat diminta segera melakukan pemeriksaan dan pembenahan.

"Inspektorat akan lebih sering turun ke tingkat desa untuk melakukan pengawasan. Pak Kades, jangan segan-segan. Kalau ada informasi tentang desa A, misalnya, Irban langsung turun tangan dan diperbaiki semuanya," pesannya.

Sementara itu, Kepala DPMD Kabupaten Bandung Supardian mengatakan, pencegahan korupsi merupakan bagian penting dari pembenahan tata kelola pemerintahan desa.

Dalam seminar tersebut, DPMD untuk pertama kalinya melibatkan Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat sebagai narasumber. Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi itu diharapkan menghadirkan perspektif eksternal yang lebih kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa.

"Pelibatan unsur masyarakat penggiat antikorupsi ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif. Kami ingin menghadirkan sudut pandang eksternal yang kritis terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga peserta tidak hanya melihat dari kacamata internal birokrasi, tetapi juga memahami bagaimana publik menilai integritas dan akuntabilitas desa," ujar Supardian.

Supardian menambahkan, pengurangan anggaran desa yang cukup signifikan harus menjadi momentum bagi pemerintah desa untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan efisiensi.

Dengan keterbatasan anggaran, setiap program harus disusun berdasarkan skala prioritas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Seluruh tahapan siklus anggaran juga harus dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.

Seminar Pencegahan Korupsi Diikuti 841 Peserta

Seminar tersebut diikuti 841 peserta yang terdiri atas 31 camat, 270 kepala desa, 270 sekretaris desa, dan 270 ketua BPD se-Kabupaten Bandung.

Dalam kegiatan itu, peserta mendapatkan pembekalan empat materi utama, yakni kebijakan dan strategi pencegahan korupsi di pemerintahan desa, penguatan integritas dan nilai antikorupsi bagi aparatur desa, tata kelola keuangan dan aset desa yang transparan serta akuntabel, hingga peran pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam mewujudkan desa antikorupsi.

Kegiatan tersebut juga dilengkapi sesi diskusi sebagai ruang evaluasi dan penguatan pemahaman aparatur desa dalam membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.


Editor : Ahmad Sayuti