Jelang Penetapan UMK 2027, SPN Cimahi Soroti Ancaman Relokasi Pabrik

Jelang penetapan UMK Cimahi 2027 pada 25 November, SPN dan lima serikat pekerja lainnya mengingatkan pentingnya kesejahteraan buruh

Jelang Penetapan UMK 2027, SPN Cimahi Soroti Ancaman Relokasi Pabrik
Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi, Saehudin

INILAHKORAN.ID-Pembahasan penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Cimahi 2027 memasuki fase akhir seiring dengan semakin dekatnya tenggat keputusan di tingkat provinsi pada 25 November 2026 mendatang.

Kalangan serikat pekerja mulai menyuarakan peningkatan kesejahteraan yang layak. Namun, mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim industri agar perusahaan tidak hengkang akibat tekanan biaya produksi.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Cimahi, Saehudin menilai, dinamika Ketenagakerjaan menjelang penentuan upah tidak bisa lagi dilihat semata-mata sebagai pertarungan angka antara Buruh dan pengusaha.

Menurutnya, konsolidasi lintas serikat pekerja yang digelar di Cimahi menjadi langkah strategis untuk menyatukan pandangan. Tujuannya, agar perjuangan kenaikan upah tidak justru menjadi bumerang yang mengancam keberlangsungan lapangan kerja bagi sekitar 70.000 buruh di wilayah tersebut.

"Fenomena relokasi pabrik yang sebelumnya pernah terjadi di Kota Cimahi. Sejumlah pelaku usaha tercatat memilih memindahkan basis produksinya ke daerah lain yang menawarkan struktur upah lebih rendah," kata Saehudin usai konsolidasi bersama enam serikat pekerja Kota Cimahi, Selasa (17/11/2026).

Saehudin mengatakan, pengalaman relokasi tersebut harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pengupahan tahun depan. Menurutnya, kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan daya tahan industri lokal.

"Kami sebagai serikat pekerja juga harus peduli terhadap kondusivitas Kota Cimahi, termasuk kondisi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sini," ujarnya.

"Jangan sampai hubungan industrial terganggu sehingga berdampak terhadap keberlangsungan usaha maupun tenaga kerja," sambungnya.

Lebih lanjut, Saehudin memaparkan, sekitar 70.000 tenaga kerja yang menggantungkan hidup di berbagai sektor industri di Cimahi merupakan taruhan ekonomi yang terlalu besar untuk diabaikan.

Karena itu, kebijakan pengupahan yang dirumuskan pemerintah bersama unsur tripartit dituntut mampu menjembatani dua kepentingan, yakni pemenuhan kebutuhan hidup layak pekerja dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kegiatan usahanya.

"Jangan sampai kebijakan yang diambil mengabaikan kesejahteraan pekerja, tetapi di sisi lain juga tidak memperhitungkan kemampuan perusahaan," ujarnya.

Terkait mekanisme penentuan besaran kenaikan upah, Saehudin menjelaskan, pihaknya tidak ingin berspekulasi di luar jalur resmi. Seluruh usulan dan perhitungan dari unsur pekerja akan dibahas melalui forum Dewan Pengupahan Kota Cimahi.

"Nantinya, hasil pembahasan tersebut bakal dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Wali Kota Cimahi untuk selanjutnya diteruskan dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat sebelum batas akhir pada 25 November 2026," imbuhnya.

Dalam menyusun proyeksi angka usulan, lanjut Saehudin, SPN Kota Cimahi telah membedah sejumlah variabel makroekonomi terkini, terutama pergerakan inflasi daerah dan tingkat pertumbuhan ekonomi.

Indikator tersebut menjadi pijakan untuk memastikan kenaikan upah tahun 2027 mampu menjaga daya beli buruh di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Kalau melihat inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi, ada angka yang menjadi perhatian kami. Namun, tentu semuanya akan dibahas terlebih dahulu di Dewan Pengupahan. Hasil pembahasan itulah yang nantinya direkomendasikan kepada Wali Kota untuk diteruskan kepada gubernur," paparnya.

Saehudin menegaskan, peningkatan kesejahteraan buruh dan penciptaan iklim investasi yang sehat bukanlah dua hal yang harus selalu dipertentangkan.

Sebaliknya, keduanya merupakan bagian dari ekosistem ekonomi yang saling menopang. Perusahaan yang tumbuh sehat dapat menjamin keberlanjutan pekerjaan, sementara buruh yang sejahtera diharapkan mampu mendorong produktivitas industri.

"Konsolidasi enam serikat pekerja ini pun menjadi sinyal bahwa menjelang penetapan UMK 2027, persoalan upah bukan hanya menyangkut besaran angka, tetapi juga menyangkut masa depan puluhan ribu pekerja dan keberlangsungan industri di Kota Cimahi," ucapnya.***


Editor : JakaPermana