Dominasi Dedi Mulyadi Disorot, Pengamat Unpad Ingatkan Risiko Disharmoni dengan Wakil Gubernur

INILAHKORAN, Bandung - Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menyoroti pola kepemimpinan dan kecenderungan dominasi Dedi Mulyadi sebagai pemimpin dalam mengelola Pemprov Jabar.

Kondisi dominasi Dedi Mulyadi itu menurutnya berpotensi mengikis peran Wakil Gubernur Erwan Setiawan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan disharmoni di tubuh eksekutif.

“Gubernur dan wakil gubernur itu kan dipilih dalam satu paket. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur harus bekerja sampai akhir masa jabatan, tidak boleh wakil gubernur mengundurkan diri. Artinya (dalam dominasi Dedi Mulyadi) penting menjaga relasi yang baik, penting membangun chemistry,” tegas Firman saat dihubungi INILAH, Senin 22 September 2025.

Ia menekankan, meski kewenangan penuh berada di tangan gubernur, wakil gubernur tetap harus dilibatkan agar pengelolaan pemerintahan berjalan harmonis.

“Kalau menurut saya, dalam pendekatan tertentu wakil gubernur sebetulnya bisa juga dilibatkan, difungsikan. Itu supaya relasinya berjalan baik. Karena penting juga memperlihatkan kepada warga Jawa Barat bahwa relasi pemimpinnya itu baik. Itu bagian dari komunikasi publik,” ujarnya.

Firman menilai, dominasi gubernur sudah terlihat dari minimnya peran wakil gubernur dalam sejumlah agenda penting. Bahkan, sempat muncul gesekan dengan Sekda Jabar Herman Suryatman yang mencerminkan Erwan merasa tidak terlalu dilibatkan.

“Seharusnya ada hal-hal yang didelegasikan. Aktivitas-aktivitas ketika gubernur berhalangan, ya diberikan ke wakil gubernur. Itu penting untuk mencegah potensi konflik. Kalau ada konflik, warga Jawa Barat yang dirugikan,” katanya.

Lebih jauh, Firman menyinggung gaya kepemimpinan dominasi Dedi Mulyadi yang dikenal sangat proaktif sejak menjabat Bupati Purwakarta hingga kini menjadi gubernur. Menurutnya, karakter high profile tersebut membuat Dedi terbiasa bergerak cepat dan menyelesaikan masalah sendiri.

“Tapi ya lagi-lagi, tidak bisa kemudian hanya muncul sendirian. Secara psikologis tidak baik bagi publik,” ucapnya.

Firman juga menegaskan, harmoni tidak hanya penting di eksekutif, tetapi juga antara kepala daerah dengan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

“Jadi artinya ini satu kesatuan yang harus bekerja dengan baik, bekerja harmonis gitu ya, relasinya baik," tandasnya.