Direstui Kemendagri, Jabar Siap Gelar Pilkades Digital Perdana di Indramayu

INILAHKORAN, Bandung – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya merestui pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di jawa barat, setelah membalas surat permohonan dari Gubernur jawa barat, Dedi Mulyadi.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDesa) Jabar, Ade Afriandi saat dihubungi INILAH, Senin 22 September.

“Nah tanggal 17 September surat dari Gubernur jawa barat sudah dijawab, Pak Mendagri (Tito Karnavian) menyetujui usulan jawa barat,” ujar Ade.

Menurut Ade, surat Gubernur jawa barat Nomor 7458/PMD.01.02/PEMOTDA itu berisi permohonan agar Pilkades di 528 desa tetap dilaksanakan pada 2026, sesuai habisnya masa jabatan kepala desa. Dari jumlah tersebut, tahap terdekat akan dimulai dengan 139 Pilkades di Kabupaten Indramayu pada Desember 2025.

“Yang Indramayu Insya Allah berarti bulan Desember itu pemungutan suaranya. Jadi mulai dari minggu sekarang dipersiapkan. Pertama langkahnya, BPD memberitahukan ke kepala desa habis masa jabatan, kemudian membentuk Panitia Pilkades. Kalau Indramayu panitia pemilihan kuwu (Pilwu),” jelas Ade.

Ia menambahkan, setelah pemungutan suara pada Desember, kepala desa terpilih di Indramayu dijadwalkan dilantik pada 1 Februari 2026.

Setelah Indramayu, tahapan Pilkades juga akan digelar di daerah lain, terdekat kata Ade adalah Kabupaten Cianjur yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada Maret 2026.

“Berarti nanti kan di bulan Januari dilaksanakan Pilkades. Nah itu yang diusulkan Pak Gubernur untuk ini tetap berjalan. Kecuali kalau ada calon tunggal. Kalau ada calon tunggal itu ditunda, sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah pelaksanaan dari undang-undang desa,” ujar Ade.

Ade menegaskan, Pilkades di Indramayu sekaligus akan menjadi proyek percontohan (piloting project) penerapan pilkades digital, sejalan dengan arahan Gubernur Dedi Mulyadi.

“Nah dikarenakan kita menggeser, dari manual ke digital ini tidak bisa langsung 100 persen. Karena juga harus menguatkan literasi digital ke masyarakat, termasuk ke panitia pemilihan kuwu. Nah dalam rangka transisi manual ke digital makanya nanti di Indramayu itu satu desa, (ada) satu TPS-nya itu pakai elektronik atau digital,” terangnya.

Pemprov Jabar melalui DPMDes telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp1 miliar untuk mendukung pilkades digital di 139 desa tersebut.

“Kami alokasikan hanya Rp1 miliar lebih ya. Itu pun hanya di 139 desa ya untuk piloting. Total kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar untuk kisaran 1.200 TPS,” pungkas Ade. (Yuliantono)