Pemprov Jabar Mantapkan Skema Pilkades Digital di Bekasi
Pemprov Jabar memastikan kesiapannya dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkades Digital di Kabupaten Bekasi. Langkah awal telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, sebagai bagian dari transformasi tata kelola demokrasi desa.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar memastikan kesiapannya dalam menyukseskan pelaksanaan Pilkades Digital di Kabupaten Bekasi. Langkah awal telah dilakukan melalui sosialisasi dan koordinasi lintas pemangku kepentingan, sebagai bagian dari transformasi tata kelola demokrasi desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pemprov Jabar Ade Afriandi mengungkapkan, keterlibatan pemerintahan provinsi saat ini masih berada pada tahap sosialisasi dan penguatan konsep Pilkades Digital di Kabupaten Bekasi.
Pelaksanaan teknis termasuk pemungutan suara pada Pilkades Digital di tempat pemungutan suara (TPS) belum dimulai. Ade menegaskan, jadwal resmi pelaksanaan itu masih menunggu keputusan Bupati Bekasi.
“Waktu pelaksanaannya kita masih menunggu keputusan bupati,” ujar Ade kepada INILAHKORAN.ID, Minggu, 25 Januari 2026.
Meski demikian, Ade memastikan digitalisasi akan menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan Pilkades mendatang. Kehadiran Pemprov Jabar dalam proses persiapan menjadi sinyal kuat bahwa sistem digital akan diimplementasikan, meski format akhirnya masih dalam pembahasan.
“Tapi dengan diundangnya kemarin, akan ada yang dilaksanakan secara digital. Apakah kayak di Indramayu, satu desa satu TPS digital atau seperti Karawang, di seluruh TPS, kita belum tahu,” ucapnya.
Ia menjelaskan, Pemprov Jabar saat ini tengah mempelajari berbagai model Pilkades Digital yang telah diterapkan di sejumlah daerah, termasuk Indramayu dan Karawang, untuk disesuaikan dengan kondisi geografis, kesiapan infrastruktur, serta sumber daya manusia di Kabupaten Bekasi.
Rencananya, Pilkades Digital di Kabupaten Bekasi akan digelar di 154 desa pada September 2026. Digitalisasi pemilihan diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi penghitungan suara, sekaligus meminimalkan potensi konflik dan kecurangan.
Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah kabupaten agar transisi menuju Pilkades Digital berjalan aman, inklusif, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Editor : Doni Ramdhani

