DPRD Jabar Klarifikasi Polemik Foto Gibran

DPRD Jabar Klarifikasi Polemik Foto Gibran
LURUSKAN POLEMIK: Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono meluruskan polemik penurunan foto Wapres Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jabar.(INILAH/YULIANTONO)

INILAH, Bandung - Polemik penurunan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di ruang rapat DPRD Jawa Barat menyisakan sejumlah tafsir. Namun, pimpinan dewan menegaskan aksi tersebut bukan sikap kelembagaan, melainkan inisiatif individu peserta audiensi.

Figura foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi pusat perhatian di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat. Bukan karena pergantian pejabat atau penataan ruangan, melainkan aksi sejumlah peserta audiensi yang menurunkan dan membalik foto tersebut.

Peristiwa Kamis (12/11) itu berlangsung setelah Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat menyampaikan aspirasi mengenai desakan pengunduran diri Gibran kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Aksi simbolis tersebut kemudian memantik polemik. Sebab, penurunan foto seorang wakil presiden terjadi di dalam lingkungan lembaga legislatif. Muncul pertanyaan apakah tindakan itu mencerminkan sikap DPRD Jabar atau sekadar ekspresi politik peserta audiensi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono akhirnya memberikan penjelasan. Ia menegaskan, aksi tersebut bukan keputusan kelembagaan maupun sikap resmi DPRD Jabar. Penurunan foto Gibran merupakan inisiatif individu dari kalangan masyarakat yang hadir dalam audiensi.

Ono mengatakan, persoalan itu telah diklarifikasi. Pihak yang terlibat dalam audiensi juga telah memberikan penjelasan bahwa tindakan tersebut tidak mewakili keputusan organisasi Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat.

"Sudah kami klarifikasi, itu bukan sikap, bukan hal-hal yang berkaitan dengan DPR, tetapi murni dari masyarakat yang saat itu melaksanakan audiensi. Dari kelompok masyarakat itu juga sudah memberikan klarifikasi, bahwa ternyata bukan kelompok masyarakat secara organisasi, tetapi ada oknum yang menginisiasi," ujar Ono, Senin (16/11).

Sebelumnya, dalam audiensi tersebut, aliansi menyampaikan 11 poin aspirasi. Di antaranya mendesak MPR memproses pengunduran diri Gibran serta meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan persoalan dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan mantan Wali Kota Solo tersebut.

Aksi terhadap foto Gibran membuat Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karyaguna turut angkat bicara. Buky menegaskan tidak pernah menginstruksikan penurunan foto tersebut. Dia bahkan meminta pihak aliansi memberikan klarifikasi.

Foto Gibran kemudian kembali dipasang sembari menunggu kepastian resmi mengenai status jabatannya. Di tengah polemik itu, Ono juga menegaskan belum ada instruksi kepada kader PDI Perjuangan untuk menurunkan foto Gibran dari ruangan-ruangan. Ia memilih menunggu perkembangan proses ketatanegaraan di tingkat pusat, khususnya di MPR. (yuliantono/gin)


Editor : Inilahkoran