Fitur Angkut ODGJ: Lapor Mudah Tampung Susah
FITUR Angkut ODGJ memudahkan masyarakat melapor. Namun, keterbatasan fasilitas dan anggaran menguji keseriusan pemerintah menindaklanjutinya.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Oleh : Yuliantono
Peluncuran fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga membuka jalan bagi masyarakat untuk melaporkan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) terlantar. Namun, kemudahan melapor belum tentu berbanding lurus dengan kesiapan pemerintah menjemput dan menanganinya.
Layar ponsel kini menjadi pintu bagi masyarakat untuk melaporkan keberadaan ODGJ terlantar. Melalui fitur Angkut ODGJ di aplikasi Sapawarga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mendekatkan layanan penanganan kepada warga. Cukup melalui aplikasi, masyarakat bisa menyampaikan laporan sekaligus memantau proses penjemputan hingga rujukan ke rumah sakit.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluncurkan fitur tersebut pada Jumat (13/11). Program ini melibatkan Dinas Sosial provinsi, Dinas Sosial kabupaten/kota, serta rumah sakit rujukan. Pemerintah bahkan menjanjikan penanganan pasien hingga tuntas, termasuk membantu pembiayaan pengobatan bagi keluarga yang tidak mampu.
Namun, di balik kemudahan teknologi itu, muncul pertanyaan tentang kesiapan fasilitas dan anggaran. Sebab, laporan yang masuk melalui aplikasi tidak akan banyak berarti apabila pemerintah kesulitan menyediakan tempat penampungan, kendaraan penjemputan, hingga biaya perawatan.
Kekhawatiran itulah yang disampaikan Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah. Dia mengapresiasi kehadiran fitur Angkut ODGJ karena dapat mempermudah masyarakat melaporkan keberadaan ODGJ terlantar. Namun, menurut dia, peluncuran aplikasi semestinya diikuti kesiapan pelayanan di lapangan.
Maulana tidak ingin program tersebut berhenti sebagai inovasi digital yang terlihat menarik saat diperkenalkan, tetapi tersendat ketika harus dijalankan. Ia bahkan khawatir Angkut ODGJ hanya menjadi program gimik apabila tidak disertai perencanaan dan dukungan anggaran yang memadai.
"Yang jadi pertanyaan, saya khawatir apa yang diwarkan oleh Pak Gubernur ini hanya akan menjadi program gimik belaka lagi," kata Maulana, Senin (16/11).
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Dia mengingatkan kembali program kerja sama Pemprov Jabar dengan 86 rumah sakit pemerintah dan swasta yang sebelumnya digagas Dedi Mulyadi. Program tersebut sempat menghadapi persoalan kepastian pembiayaan sehingga pelaksanaannya harus menunggu kesiapan anggaran. (gin)
Editor : Inilahkoran

