Selepas SD, Anak Sindangsari Kehilangan Arah

LULUS SD, anak-anak Sindangsari terbentur akses sekolah lanjutan. Ketiadaan SMP negeri membuat asa pendidikan terhalang jarak dan biaya.

Selepas SD, Anak Sindangsari Kehilangan Arah
PUTUS SEKOLAH: Lurah Sindangbarang Nendar Kusnida menjelaskan kondisi pendidikan di wilayahnya di Aula Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Bogor Timur, Senin (16/11). Banyak siswa SD yang tak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP.(Foto: INILAH/RIZKI MAULUDI)

Bagi anak-anak di Kelurahan Sindangsari, Kota Bogor, menamatkan sekolah dasar belum sepenuhnya menjadi kabar gembira.

Setelah enam tahun belajar, mereka justru dihadapkan pada pertanyaan berikutnya: ke mana harus melanjutkan pendidikan? Persoalan itu bukan perkara baru bagi masyarakat Sindangsari. Kelurahan yang memiliki tujuh RW tersebut hanya mempunyai satu sekolah dasar negeri. Sementara sekolah menengah pertama (SMP), khususnya berstatus negeri, belum tersedia. Begitu pula SMA/SMK negeri.

Ketiadaan sekolah lanjutan membuat para lulusan SD harus mencari tempat belajar ke wilayah lain. Harapan melanjutkan pendidikan pun kerap terbentur jarak, persaingan daya tampung, dan kemampuan ekonomi keluarga.

Lurah Sindangbarang, Nendar Kusnida, mengakui persoalan pendidikan tersebut menjadi salah satu kegelisahan yang terus disuarakan masyarakat. Aspirasi itu muncul setiap tahun, terutama ketika anak-anak menyelesaikan pendidikan dasar.

"Ada kegelisahan kami berlandaskan aspirasi dari warga terkait ketiadaan sekolah lanjutan tingkat SMP maupun tingkat SMA/SMK berstatus negeri di kelurahannya. Kondisi tersebut membuat para lulusan SD di Sindangsari kerap kebingungan melanjutkan pendidikan," ungkap Lurah Sindangbarang Nendar Kusnida pada Senin (16/11).

Persoalan semakin terasa ketika sistem zonasi dan keterbatasan daya tampung membatasi peluang anak-anak setempat masuk sekolah negeri di wilayah tetangga. SMPN 3 maupun sekolah di kawasan Juanda dan Sukasari menjadi beberapa pilihan, tetapi tidak semuanya mudah dijangkau.

Bagi keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik, sekolah swasta mungkin menjadi alternatif. Namun, pilihan tersebut tidak selalu tersedia bagi warga dengan keterbatasan biaya. Pendidikan yang seharusnya menjadi hak setiap anak justru berhadapan dengan kemampuan finansial keluarga.

(rizki mauludi/gin)


Editor : Inilahkoran