Porprov di Persimpangan Dana dan Netralitas
DI balik persaingan atlet mengejar medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat 2026, persoalan pembiayaan menyisakan tanda tanya.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Gelanggang Porprov XV Jawa Barat 2026 bukan sekadar tempat para atlet memburu medali dan mengharumkan nama daerah. Di balik riuh pertandingan, ada persoalan lain yang tak kalah penting: siapa yang membiayai kompetisi dan sejauh mana independensi penyelenggaraannya dapat dijaga.
Ketergantungan terhadap anggaran daerah tuan rumah dinilai berpotensi memunculkan konflik kepentingan. Terutama ketika pertandingan berlangsung ketat, protes bermunculan, dan keputusan perangkat pertandingan menentukan nasib sebuah kontingen.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam pembiayaan Porprov. Menurut dia, kompetisi olahraga empat tahunan itu tidak semestinya lebih banyak membebani daerah penyelenggara.
Kontribusi tuan rumah memang diperlukan. Namun, pemerintah provinsi seharusnya menjadi penopang utama agar penyelenggaraan tidak terlalu bergantung pada kemampuan finansial maupun kepentingan ekonomi masing-masing daerah.
“Porprov memang sebuah kompetisi dan ada unsur ekonomi di dalamnya. Tetapi jangan sampai penyelenggaraannya terlalu diserahkan kepada pasar. Tuan rumah tetap perlu berkontribusi, tetapi anggaran dari provinsi seharusnya lebih besar,” ujar Maulana dalam keterangannya, Senin (16/11).
Persoalan pendanaan itu semakin terasa ketika melihat besaran hibah Pemprov Jabar kepada KONI Jawa Barat yang berada di kisaran Rp20 miliar pada 2026. Dana tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk Porprov, tetapi juga menopang operasional organisasi dan berbagai agenda rutin lainnya.
Bagi Maulana, komposisi pembiayaan perlu diperhatikan karena menyangkut posisi perangkat pertandingan. Ketika tuan rumah mengeluarkan anggaran jauh lebih besar, juri dan pelaksana pertandingan berpotensi berada dalam situasi dilematis saat menghadapi protes atau keberatan dari kontingen.
“Ketika tuan rumah mengeluarkan anggaran jauh lebih besar, juri dan pelaksana bisa berada dalam posisi sulit saat terjadi protes atau gejolak. Karena itu, kendali dan netralitas harus tetap dijaga,” katanya.
Persoalan tersebut bukan semata tentang siapa yang membayar kebutuhan pertandingan. Lebih jauh, pembiayaan berkaitan dengan kepercayaan terhadap hasil kompetisi. Setiap atlet dan kontingen tentu mengharapkan pertandingan berlangsung dengan aturan yang sama, tanpa dipengaruhi kepentingan di luar arena.
(yuliantono/gin)
Editor : Inilahkoran

