DPRD Jabar Pastikan Pelayanan Publik Tak Terganggu Meski Anggaran 2026 Turun Rp2,4 Triliun

INILAHKORAN, Bandung - Di tengah penyesuaian fiskal nasional dan turunnya dana transfer ke daerah (TKD) di 2026, Wakil Ketua DPRD Jabar Iwan Suryawan menegaskan, pelayanan publik di Jawa Barat tidak akan terganggu.

Iwan menjelaskan, alokasi anggaran tahun 2026 diproyeksikan turun sebesar Rp2,4 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, komitmen DPRD Jabar terhadap layanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

“Duitnya memang berkurang, tapi bukan berarti pelayanannya ikut hilang,” ujar Iwan, di Kota Bandung, Rabu 29 Oktober 2025.

Menurut Iwan, DPRD Jabar saat ini tengah meninjau ulang berbagai program agar tetap berpihak kepada masyarakat.

“Yang sedang kami lakukan di DPRD Jabar sekarang adalah mengoprek ulang program agar tetap berpihak pada masyarakat,” lanjutnya.

Penurunan dana transfer ini merupakan kelanjutan dari fase efisiensi yang telah dimulai sejak 2025, seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahan baru di tingkat pusat maupun daerah.

“Ada penyesuaian program agar lebih efektif, efisien, dan mendukung arah pembangunan nasional,” jelasnya.

Dari total APBD Jabar yang semula mencapai Rp31 triliun, anggaran tahun 2026 diperkirakan hanya akan menyentuh angka Rp28 triliun. Kendati demikian, Iwan memastikan penyesuaian tersebut tidak akan mengorbankan sektor-sektor strategis.

Ia menyebut, Gubernur Jawa Barat telah menetapkan tiga prioritas pembangunan utama: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

“Sekolah tetap dibangun, karena wajib belajar harus naik. Kesehatan dijaga, karena IPM harus meningkat. Jalan harus mulus, karena itu urat nadi ekonomi,” paparnya.

Iwan mengakui, sejumlah program non-prioritas kemungkinan akan dikurangi atau ditunda, namun pelayanan langsung ke masyarakat tetap dijaga.

“Pegawai tetap melayani, karena mereka digaji untuk itu. Yang berubah hanya skala dan fokus program,” tambahnya.

Ia juga berharap kondisi ekonomi nasional akan membaik pada 2026 sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan daerah.

"Kalau ekonomi membaik, bisa saja ada lompatan-lompatan pendapatan yang memperkuat APBD kita,” ujarnya.

Dia menekankan, bahwa efisiensi bukan akhir dari pelayanan, melainkan awal dari penajaman arah pembangunan.

“Kita sedang menyusun ulang, bukan menghapus. Ini soal keberpihakan, bukan sekadar angka,” pungkasnya.