DPRD Kab Bandung Sekolah Rakyat Harus Jadi Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem

INILAHKORAN.ID - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung M.A. Hailuki menegaskan, Sekolah Rakyat harus menjadi instrumen nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan. Terlebih, saat ini masih ada sekitar 200.000 warga Kabupaten Bandung yang masuk kategori miskin.

Hailuki menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Soreang yang menjadi aset pemerintah pusat dan di Ciwidey milik Pemerintah Kabupaten Bandung. Keduanya merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN).

“Kami berkomitmen mendukung penuh pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung, baik yang menjadi aset pusat di Soreang maupun aset Pemerintah Kabupaten Bandung di Ciwidey,” kata Hailuki di Soreang, Rabu (21/10/2026).

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan lahan seluas 7 hektare untuk Sekolah Rakyat di Ciwidey, berikut anggaran pembangunan jalan akses dan tembok penahan tanah guna mengantisipasi longsor.

Sementara di Soreang, dukungan diarahkan pada perbaikan saluran air di kawasan permukiman sekitar untuk mencegah limpasan air saat hujan menggenangi rumah warga.

Namun, Hailuki mengingatkan, pembangunan fasilitas pendidikan harus dibarengi ketepatan sasaran penerima manfaat. Dia berharap siswa Sekolah Rakyat benar-benar berasal dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori desil 1 dan 2.

“Kami berharap siswa penerima manfaat Sekolah Rakyat Soreang dan Ciwidey benar-benar dari kategori desil 1 dan 2 yang secara faktual kondisi ekonominya miskin ekstrem,” ujarnya.

Tak hanya anak-anak, menurut Hailuki, orang tua siswa juga harus mendapat perhatian melalui program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan.

Langkah itu penting agar Sekolah Rakyat tidak sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga membantu keluarga meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan.

“Orang tuanya pun harus mendapatkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan agar mereka bisa keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem dalam jangka waktu paling lambat lima tahun ke depan,” katanya.