DPRD Kota Bogor Kritisi Pengadaan Bus Uncal
Besarnya animo masyarakat menggunakan bus wisata unforgettable city tour at kovable city (Uncal) membuat Pemkot Bogor akan mengoperasikan tiga bus baru pada awal 2020 mendatang. Namun, hal itu dikritisi DPRD Kota Bogor.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bogor - Besarnya animo masyarakat menggunakan bus wisata unforgettable city tour at lovable city (Uncal) membuat Pemkot Bogor akan mengoperasikan tiga bus baru pada awal 2020 mendatang. Namun, hal itu dikritisi DPRD Kota Bogor.
Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor Agus Suprapto mengatakan, dua bus baru itu berasal dari dana APBD Kota Bogor TA 2019 dan satu bus berasal dari bantuan Pemprov Jabar. Bus Uncal anyar itu diakuinya siap dioperasikan pada Januari 2020.
"Semua surat surat sudah lengkap dan kalau bus yang dua sudah siap operasi, sedangkan bus yang satu masih nunggu dikirim dari Bandung," kata Agus, Kamis (26/12/2019).
Sementara itu, anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP Saeful Bakhri menuturkan pengadaan penambahan mobil uncal tersebut tidak tepat. Pasalnya, saat ini kondisi keuangan daerah defisit dan rasionalisasi menjadi hal yang tidak dapat dihindari.
"Perlu diingat, anggaran kita kan defisit dan harus ada rasionalisasi di setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Apakah bijak ada pengadaan armada baru di tengah kondisi anggaran seperti ini," terang Saeful.
Dia menambahkan, urgensi dari penambahan armada itu berdalih untuk layanan dan meningkat destinasi wisata.
"Kami sepakat untuk itu, apa lagi menambah PAD. Tapi harusnya, diimbangi dengan tata kelola transportasi, dimana adanya Uncal jangan sampai menambah masalah kemacetan baru," bebernya.
Dia pun mengkritik kinerja Dishub. Pasalnya, tata kelola angkutan kota (angkot) saja masih semrawut. Tak hanya itu, ke depan akan ada wacana trem yang membutuhkan pengelolaan yang lebih mumpuni.
Saeful memaparkan, sebaiknya anggaran pengadaan armada baru itu dipergunakan untuk membantu siswa yang tertahan ijazahnya di sekolah. Selain itu, masih banyak warga yang perlu dibantu karena menunggak pembayaran iuran BPJS. (Rizki Mauludi)
Editor : Doni Ramdhani

