Empang Menjaga Amanah Wakaf: Satu Musyawarah Banyak Berkah

Oleh: Rizki Mauludi

Alun-alun Empang bukan sekadar hamparan ruang terbuka bagi warga Kecamatan Bogor Selatan. Kawasan wakaf tersebut menjadi ruang yang memiliki nilai sejarah, tempat ibadah, sekaligus bagian dari kehidupan masyarakat sekitar.

Persoalan kepengurusan nazir wakaf yang muncul belakangan menjadi perhatian Pemerintah Kota Bogor. Pemerintah berupaya mencari jalan tengah agar pengelolaan aset wakaf tetap berjalan baik tanpa mengganggu kepentingan masyarakat.

Langkah penyelesaian dilakukan melalui rapat koordinasi fasilitasi sengketa kepengurusan nazir Alun-alun Empang yang digelar di Ruang Rapat Surawisesa pada Jumat (31/7). Pertemuan tersebut dipimpin langsung Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bogor, Alma Wiranta, serta melibatkan berbagai pihak terkait.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua dan Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) perwakilan Jawa Barat, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bogor, KUA Bogor Selatan, serta Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor.

Alma mengatakan, pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu menghasilkan empat poin kesepakatan sebagai langkah awal penyelesaian persoalan kepengurusan nazir.

"Rapat fasilitasi dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir pada pukul 16.30 WIB, menghasilkan kesepakatan 4 poin kesimpulan. Poin pertama masing-masing paksi mengusulkan 2 nama calon nazir kepada Pemkot Bogor paling lama 1 bulan ke depan atau 1 September 2026," ungkap Alma kepada INILAHKORAN, Minggu (2/8/2026).

Dalam masa transisi, pengelolaan Alun-alun Empang tetap dipercayakan kepada dua nazir yang masih tercatat dalam akta penunjukan nazir sebagaimana tertuang dalam sertifikat hak milik (SHM).

"Poin kedua dalam status quo, pengelolaan alun-alun empang dipercayakan kepada dua nazir yang tersisa dari akta penunjukan nazir sebagaimana tertuang di SHM," jelasnya.

Pemkot Bogor bersama BWI Jawa Barat akan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan tersebut hingga nazir definitif ditetapkan. Pengawasan dilakukan agar amanah wakaf tetap berjalan sesuai tujuan awal pemberi wakaf.

"Poin ketiga Pemkot Bogor dan BWI Jawa Barat mengawasi pengelolaan alun-alun empang yang saat ini masih dalam masa transisi sampai ditetapkan nazir definitif," terang Alma.

Selain itu, masyarakat, tokoh agama, alim ulama, serta aparatur pemerintah di sekitar kawasan juga memiliki peran penting menjaga suasana tetap kondusif.

"Poin keempat warga, tokoh masyarakat dan para alim ulama serta aparatur pemerintah (daerah/vertikal) di wilayah sekitar alun-alun empang mendampingi dan menjaga kondusifitas," ujarnya.

Alma menegaskan, kepentingan umum harus menjadi prioritas utama. Sebab, aset wakaf tersebut memiliki fungsi sosial dan keagamaan yang besar. Lahan Alun-alun Empang seluas 2.904 meter persegi serta Masjid Agung Athohiriyah seluas 1.530 meter persegi diharapkan terus dimanfaatkan untuk pengembangan rumah ibadah dan penyebarluasan nilai-nilai Islam.

"Jangan sampai sengketa internal terkait pembentukan nazir dari wakaf alm. Raden Haji Muhammad Thohir justru mengganggu ketentraman dan kenyamanan warga, serta keindahan di lokasi tersebut. Karena itu kebutuhan terbentuknya nazir definitif diperlukan secepatnya, dalam prosesnya harus sesuai aturan dan musyawarah," jelas Alma. (gin)