endapatan Puskesmas Cirebon Tertekan, DPRD Desak Dinkes Petakan Penyebabnya

Pendapatan BLUD sejumlah puskesmas di Kabupaten Cirebon menurun. DPRD menyoroti berkurangnya peserta BPJS aktif dan SILPA puskesmas yang mencapai Rp38 miliar.

endapatan Puskesmas Cirebon Tertekan, DPRD Desak Dinkes Petakan Penyebabnya
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori, menyoroti penurunan pendapatan BLUD puskesmas dan besarnya SILPA yang mencapai lebih dari Rp38 miliar.

INILAHKORAN.ID-Penurunan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejumlah puskesmas di Kabupaten Cirebon menjadi sorotan DPRD. Berkurangnya jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan diduga menjadi salah satu faktor yang menekan penerimaan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.

DPRD Kabupaten Cirebon meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) menelusuri penyebab penurunan pendapatan tersebut. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui puskesmas yang mengalami penurunan paling besar sekaligus memastikan kondisi keuangannya tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, dr. Edi Susanto, menjelaskan, berkurangnya peserta aktif BPJS Kesehatan berdampak terhadap penerimaan kapitasi yang menjadi salah satu sumber pendapatan puskesmas.

Penurunan itu dipengaruhi lambatnya proses reaktivasi kepesertaan serta penonaktifan peserta berdasarkan pemutakhiran data desil.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat penerimaan sejumlah puskesmas mengalami tekanan. Dinkes pun harus menyesuaikan target pendapatan dengan jumlah peserta BPJS aktif yang masih terdaftar.

"Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi perhatian dalam menjaga ketersediaan obat-obatan. Dinkes menyebut alokasi pengadaan obat sekitar Rp250 juta per tahun," ucap Edi, Kamis (19/11/2026).

Persoalan keuangan BLUD ini, akunya, turut menjadi perhatian DPRD, terutama menyangkut efektivitas pengelolaan anggaran dan pemerataan sumber daya manusia di fasilitas kesehatan. Namun, Edi belum bisa menyebutkan puskesmas mana saja yang mengalami penurunan pendapatan BLUD.

"Nanti saya lihat dulu puskesmas puskesmas mana saja yang mengalami penurunan BLUD," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HR Hasan Basori, meminta evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap pendapatan, tetapi juga ketersediaan dokter umum dan dokter gigi di setiap puskesmas.

Menurutnya, pemerataan tenaga medis penting untuk menjaga kualitas pelayanan sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan fasilitas kesehatan. Dia menilai persoalan pemerataan tenaga medis hingga kini belum terselesaikan.

"Sorotan lainnya berkaitan dengan pengelolaan sisa anggaran BLUD. Dalam evaluasi kinerja Dinkes tahun anggaran 2025 kami temukan adanya SILPA sekitar 60 puskesmas dengan rata-rata sekitar Rp500 juta per unit," jelasnya.

Secara keseluruhan, akunya, akumulasi SILPA BLUD puskesmas tersebut dilaporkan mencapai lebih dari Rp38 miliar. Temuan itu menjadi catatan dewan karena besarnya sisa anggaran perlu dievaluasi di tengah kebutuhan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kami meminta Dinkes memetakan kondisi keuangan masing-masing puskesmas, termasuk mengidentifikasi unit dengan penurunan pendapatan terbesar. Langkah tersebut diperlukan agar penyebab persoalan dapat diketahui secara spesifik," paparnya.

Dia menambahkan, strategi menjaga operasional puskesmas juga perlu diperkuat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan obat, pemerataan tenaga medis, serta optimalisasi pengelolaan dana BLUD.

"Dengan demikian, tekanan pendapatan tidak sampai berdampak pada kualitas dan kesinambungan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon," pungkasnya.***


Editor : JakaPermana