MPP Kabupaten Cirebon Makin Ramai, Layanan Pembuatan Paspor Segera Dijajaki
Pengunjung MPP Kabupaten Cirebon diklaim mencapai ratusan orang per hari. DPMPTSP menjajaki pembukaan layanan Imigrasi untuk memudahkan pengurusan paspor.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID-Aktivitas Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon mulai menunjukkan peningkatan. Dalam beberapa bulan terakhir, pusat pelayanan terpadu tersebut diklaim mampu melayani hingga ratusan pengunjung setiap harinya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengatakan peningkatan kunjungan tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah mendorong seluruh tenant agar lebih aktif memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, DPMPTSP terus membangun komunikasi dan komitmen dengan instansi yang membuka layanan di MPP agar keberadaan pusat pelayanan tersebut semakin optimal.
"Beberapa bulan terakhir mulai ramai, bahkan pengunjungnya bisa mencapai ratusan orang setiap hari. Kami juga terus membangun komitmen dengan tenant yang ada agar tumbuh kesadaran untuk hadir dan memberikan pelayanan di MPP," ujar Hilmi, Rabu (18/11/2026).
Selain peningkatan kunjungan, Hilmi mengungkapkan MPP Kabupaten Cirebon juga mendapatkan predikat sangat baik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi salah satu indikator penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan investasi di Kabupaten Cirebon.
Salah satu pengembangan layanan yang tengah dijajaki adalah pembukaan tenant keimigrasian. DPMPTSP Kabupaten Cirebon telah berkomunikasi dengan pihak Imigrasi yang menyatakan ketertarikannya untuk membuka layanan di MPP.
Namun, pihak Imigrasi masih meminta fasilitasi peralatan pencetakan paspor sebagai salah satu kebutuhan pendukung pelayanan.
Hilmi menilai kehadiran layanan keimigrasian akan memudahkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk mengurus paspor.
"Kasihan masyarakat yang ingin mengurus paspor karena harus pergi cukup jauh. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Imigrasi dan mereka berencana membuka tenant di MPP. Mereka hanya meminta fasilitasi alat cetak paspor," ujarnya.
Selain layanan Imigrasi, Hilmi juga menjelaskan pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hingga kini belum sepenuhnya berkantor di MPP.
Khusus tenaga teknis dari bidang PBG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pelayanan masih dilakukan di kantor PUPR. Kondisi tersebut disebabkan keterbatasan tenaga ahli, terutama tenaga ahli gambar dan struktur bangunan.
"Walau demikian, masyarakat yang ingin mengurus PBG sudah dapat melakukan pendaftaran melalui MPP," ucapnya.
Di sisi lain, Hilmi mengakui tingkat kunjungan pada setiap tenant di MPP belum merata. Beberapa layanan masih relatif sepi karena kebutuhan masyarakat terhadap jenis perizinan tertentu memang tidak terlalu tinggi.
Karena itu, DPMPTSP terus mendorong peningkatan koordinasi dan komitmen seluruh tenant agar pelayanan di MPP semakin aktif dan mudah diakses masyarakat.
Ke depan, penambahan layanan Imigrasi diharapkan dapat memperluas jenis pelayanan sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke MPP Kabupaten Cirebon.***
Editor : JakaPermana

