Evaluasi Rumah Sakit Swasta: Birokrasi Ringkas Layanan berkualitas

Kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya rumah sakit dan fasilitas medis yang tersedia. Kemudahan perizinan, kolaborasi antarfasilitas, hingga keramahan tenaga kesehatan turut menentukan seberapa baik masyarakat mendapatkan pertolongan.

Pemerintah Kabupaten Bogor pun mulai mendorong pembenahan ekosistem pelayanan kesehatan, termasuk mengevaluasi berbagai kendala administrasi dan perizinan yang dihadapi rumah sakit swasta.

Wakil Bupati Bogor Jaro Ade meminta perangkat daerah terkait memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, keberadaan rumah sakit swasta memiliki peran penting dalam memperluas akses sekaligus meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat.

"Keberadaan rumah sakit swasta turut memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses dan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat," kata Jaro Ade saat memimpin peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Kamis (12/11).

Bagi Jaro Ade, rumah sakit pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Keterlibatan rumah sakit swasta menjadi bagian penting untuk memperkuat jangkauan pelayanan, terutama di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor yang dipublikasikan pada Februari 2025 mencatat, daerah ini memiliki empat rumah sakit umum daerah (RSUD), 27 rumah sakit swasta, serta 101 puskesmas yang tersebar di 40 kecamatan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 puskesmas telah memiliki kemampuan pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar (PONED) untuk mendukung penanganan kegawatdaruratan ibu dan bayi.

Besarnya jaringan fasilitas kesehatan tersebut menjadi modal bagi Kabupaten Bogor untuk memperluas pelayanan. Namun, ketersediaan fasilitas saja belum cukup apabila masih terdapat hambatan administrasi yang menghambat operasional maupun pengembangan rumah sakit.

Karena itu, Pemkab Bogor berupaya memperkuat koordinasi dengan pengelola rumah sakit swasta. Berbagai persoalan perizinan diharapkan dapat dicarikan jalan keluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jaro Ade juga mendorong kerja sama kelembagaan antara rumah sakit pemerintah dan swasta. Ia ingin seluruh fasilitas kesehatan memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bukan terjebak dalam persaingan yang justru merugikan pelayanan.

"Ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah daerah dan rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor. Kita ingin seluruh rumah sakit berlomba-lomba membuat masyarakat Kabupaten Bogor semakin sehat, bukan berlomba-lomba dalam persaingan yang tidak sehat," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan sektor kesehatan membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas, tenaga medis, organisasi profesi, hingga masyarakat harus saling mendukung agar pelayanan berjalan lebih optimal. (gin)