Gelombang Penolakan Iuran Tapera Berlanjut, Buruh di KBB Bakal Gelar Aksi Unjuk Rasa di Tiga Lokasi

INILAHKORAN, Ngamprah - Kebijakan pemerintah yang mengharuskan karyawan membayar iuran Tabungan Pembangunan Rakyat (Tapera) terus menuai penolakan dari para buruh di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Sebagai bentuk penolakan terhadap iuran Tapera tersebut, para buruh tersebut bakal menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran.

Para buruh menilai iuran Tapera yang dibebankan kepada mereka sangat memberatkan. Pasalnya, besaran iuran program itu sudah ditetapkan sebesar 3 persen dengan rincian 0,5 persen ditanggung perusahaan dan 2,5 persen oleh pekerja.

"Sebelum menggelar aksi unjuk rasa, kami akan menyusun teknis lapangan lebih dulu pada 6 Juni 2024," kata Koordinator Koalisi 5 Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat, Rabu 5 Juni 2024.

Rencananya, sebut Dede, para buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa pekan depan ke kantor Pemerintah Daerah Bandung Barat dilanjutkan ke DPRD KBB dan berakhir di kantor BPJS selaku penyelenggaranya.

Kendati demikian, pihaknya belum bisa memastikan jumlah buruh di Bandung Barat yang bakal turun untuk berunjuk rasa. Namun yang jelas bakal banyak massa lantaran mereka bakal bergabung dengan koalisi lima.

"Nanti jumlah buruh bagaimana hasil dari rapat teknis lapangan teman-teman buruh koalisi lima, tapi kalau rencananya ya sebanyak-banyaknya turun unjuk rasa," ujarnya.

Dalan aksi tersebut, para buruh bakal menuntut pemerintah untuk mengubah skema iuran Tapera yakni 2,5 persen ditanggung perusahaan dan 0,5 persen oleh pekerja atau buruh.

"Kalau skemanya diubah seperti itu kita sepakat karena sekarang saja potongan sudah banyak seperti BPJS, PPH 21, terus kalau ditambah Tapera ya habis gaji kita," ucapnya.

Selain itu, pihaknya meminta ada dewan pengawas pada program Tapera tersebut supaya ada keterbukaan. Jangan sampai iuran yang terkumpul dimanfaatkan oleh oknum yang akhirnya memberikan peluang korupsi.

"Untuk itu kami akan mengirimkan rekomendasi yang adil untuk buruh kepada Pemkab dan DPRD KBB terkait potongan iuran pada program Tapera tersebut," katanya.*** (agus satia negara)