Herman Suryatman Tegaskan Larangan Study Tour untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Wali Murid

INILAHKORAN, Bandung - Merespons adanya penolakan dari pelaku jasa pariwisata, Sekda Jabar Herman Suryatman menegaskan edaran larangan study tour tersebut tidak lain untuk menjaga stabilitas ekonomi wali murid.

Herman Suryatman mengatakan, kebijakan itu dibuat tidak untuk membatasi aktivitas pelajar, tetapi untuk melindungi keluarga dari tekanan ekonomi yang kerap muncul akibat pembiayaan study tour yang membebani.

Menurut Herman Suryatman, pemerintah memahami keresahan sektor pariwisata. Namun dirinya menekankan, kebijakan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, yakni untuk mencegah risiko sosial yang lebih besar di level rumah tangga.

"Kami menghargai penyampai aspirasi itu, tentu kami dalami dengan cermat, karena setiap warga negara punya hak untuk menyampaikan aspirasi, saran, kritik, gak ada persoalan," ujar Herman Suryatman di Kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, Selasa 22 Juli 2025.

Menurutnya, kebijakan larangan study tour dikeluarkan bukan tanpa alasan. Salah satu dasar terpenting adalah kekhawatiran terhadap dampak ekonomi, yang justru dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan proses pembelajaran siswa.

"Kami memandang kebijakan itu sangat efektif untuk memastikan proses pembelajaran lebih optimal, termasuk dinamika ekonomi keluarga yang tentu faktanya akan mempengaruhi proses pembelajaran siswa," ucapnya.

Dia mencontohkan, tidak sedikit orangtua yang memaksakan diri membiayai anaknya ikut study tour mahal hingga harus berutang ke bank emok atau pinjaman online ilegal. Hal itu katanya, kerap berujung pada krisis keluarga yang tak terlihat.

"Ujungnya itu memberatkan orang tua, terutama orang tua menengah bawah. Ujungnya adalah pinjam ke Bank Emok, ujungnya pinjam ke pinjol yang ilegal. Dan dampaknya kan dahsyat itu. Bisa memporak-porandakan perekonomian keluarga bahkan bisa sampai memporak-porandakan keluarga," ungkapnya.

Herman menilai, konsep study tour semestinya tetap kontekstual, edukatif dan terjangkau. Dia menyebut, banyak alternatif destinasi edukasi di dalam kota atau kabupaten yang biayanya ringan, tapi tetap memberikan nilai pembelajaran dan relaksasi bagi siswa.

"Yang dimaksud Pak Gubernur kalau study tour-nya memanfaatkan misalnya ya, orang Bandung kan bisa ke Museum Geologi, ke Gedung Sate, ke Tahura. Murah meriah tapi anak-anak dapat ilmu. Kalau orang Sumedang bisa ke Museum Prabu Gesang Ulun, Gunung Kunci. Bisa pakai angkot, murah banget," ujarnya.

Dia mengungkapkan, pihaknya bukan menutup mata terhadap keluhan pelaku usaha wisata, melainkan tengah menyiapkan pendekatan lain yang lebih berkelanjutan dan tidak bergantung hanya pada pasar study tour pelajar.

"Perkara pelaku jasa pariwisata kami support, tapi tentu yang proporsional, yang profesional dengan cara yang lain tanpa harus mengandalkan dari study tour. Masa iya sih agen travel, hotel, restoran dibangun untuk study tour kan tidak. Dibangun untuk bisnis. Dan bisnis kan banyak market-nya," tuturnya.

Dia menjelaskan, saat ini Pemprov Jabar tengah mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Menurutnya, ini adalah jalan yang lebih berkelanjutan bagi pelaku industri wisata ketimbang bergantung pada momentum musiman seperti study tour pelajar.

"Kami sekarang sedang konsen untuk menjaga alam Jawa Barat. Alih fungsi lahan kami kendalikan, kawasan hijau kita jaga, penghijauan besar-besaran, kampung adat, sungai, dan gunung-gunung kita rawat. Itu roh pariwisata Jawa Barat. Kembalikan alam, jaga budaya, itu modal utama pariwisata kita," jelasnya.

"Masalah ekonomi ini kan menjadi salah satu concern kita. Dan mudah-mudahan dengan kebijakan itu masalah ekonomi tidak lebih parah tapi justru mari kita recovery. Pendapatan ditingkatkan, belanja diminimalkan. Kalau pendapatan belum meningkat, belanjanya jangan di-loss," imbuhnya.

Herman menyatakan, Pemprov Jabar akan terus mendengar semua pihak, termasuk pelaku wisata. Namun dalam praktik kebijakan publik, tidak semua keputusan bisa menyenangkan semua orang.

"Warga Jawa Barat itu sudah ada 50,4 juta. Tentu setiap kebijakan tidak pro semua, ada pro kontra, wajar enggak apa-apa. Yang harus kita carikan adalah sekarang solusi," tandasnya.