Ikatsi Dorong Pemerintah Pusat Buat Regulasi Lindungi Tekstil Indonesia

INILAHKORAN, Bandung – Ketua Umum Ikatan Ahli Tekstil Indonesia (Ikatsi)  M Shobirin F Hamid mendorong pemerintah pusat, agar membuat regulasi untuk melindungi industri tekstil di Indonesia.

Shobirin mengatakan, sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi industri tekstil lokal saat ini tidak hanya karena dampak dari panasnya geopolitik global. Tetapi juga tidak adanya keberpihakan pemerintah melalui regulasi, untuk melindungi tekstil.

Padahal kata Shobirin, tekstil merupakan salah satu industri yang cukup lama tumbuh di Indonesia dan produknya punya peran vital dalam hidup manusia.

“Dari sandang, pangan dan papan. Cuma sandang yang tidak punya regulasi. Pangan ada undang-undang ketahanan pangan. Papan ada undang-undang perumahan rakyat. Hanya sandang atau tekstil yang belum ada,” ujar Shobirin pada INILAH baru-baru ini.

Sebab itu dia sangat berharap, pemerintah dapat membuat payung hukum supaya melindungi tekstil agar dapat bertahan. Tidak hanya industrinya kata dia, tetapi juga lembaga pendidikannya agar Indonesia tetap memiliki SDM berkualitas di tekstil.

“Itu yang diharapkan, karena kita kayak dianaktirikan,” ucapnya.

Bila payung hukum berupa undang-undang mengenai tekstil sudah jelas lanjut Shobirin, maka dinamika yang terjadi saat ini seperti benturan antar lembaga kementerian tidak akan terjadi. Dimana Permendag 36/2023 yang menurutnya sudah baik harus diubah menjadi Permendag 7/2024, menyesuaikan kebijakan kementerian lain.

“Regulasi harus dibenahi dan harmonisasi antar kementerian, jangan sampai saling menjegal,” kata dia.

Belum lagi karena tidak adanya payung hukum yang ketat tambah Shobirin, produk impor lebih mudah masuk karena regulasinya longgar. Akibatnya, industri tekstil dalam negeri semakin tertekan. Produktivitas terbatas, biaya operasional tinggi dan upah tenaga kerja yang terus meningkat, kian mengurangi daya saing industri.

“Maka kita juga berharap, perusahaan tekstil harus lebih inovatif dalam membuat produk yang bisa diterima, selain yang telah ada. Membuat produk, mencari pasar baru,” harapnya.

Sementara mengenai rencana Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang bakal menaikkan bea masuk barang, dimana produk tekstil menjadi salah satunya. Dia mengatakan hal tersebut sah dilakukan, asal dapat dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai kebijakan tersebut nantinya akan berbalik, menjadi memberatkan industri tekstil ketika mengekspor produknya.

“Itu wajar, untuk menjaga produk dalam negeri. Tapi harus hati-hati juga, karena negara lain juga bisa menggunakan bea tinggi juga. Jadi harus diperhatikan hubungan dengan mereka,” ujarnya.

Terpenting saat ini kata Shobirin, selain regulasi adalah bagaimana pemerintah memberikan dukungan bagi industri. Entah itu memberikan kemudahan dalam mengakses perbankan atau insentif atau relaksasi pajak.

“Terakhir, adalah bagaimana Satgas Impor Ilegal yang jangan hanya mengejar toko atau warung yang menjajakannya. Tapi importir nakal yang menjadi pemasoknya. Sama pabrik yang nakal, impor barang secara legal tetapi di luar kemampuan. Kemampuan hanya 1 juta yard, tapi impor sampai 5 juta. Itu yang harus dikejar, bukan toko. Percuma dibuat Satgas, kalau tidak fokus ke target sebenarnya,” pungkasnya. ***