Industri Pengolahan Tetap Jadi Tulang Punggung, Disperindag Jabar Ingatkan Ancaman Senyap Lemahnya Data

INILAHKORAN.ID – Di balik ketangguhan sektor industri pengolahan yang terus menopang ekonomi Jawa Barat, tersimpan persoalan mendasar yang berpotensi mereduksi nilai ekonomi daerah, lemahnya pelaporan data industri.

Ketidaksinkronan antara aktivitas produksi di lapangan dan data resmi ini dinilai berisiko, membuat kekuatan ekonomi Jawa Barat tak terbaca secara utuh.

Hingga Triwulan II-2025, industri pengolahan masih menjadi sektor dominan, baik dari sisi pertumbuhan, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), maupun penyerapan tenaga kerja. Namun, kekuatan riil tersebut belum sepenuhnya terkonversi menjadi angka statistik yang mencerminkan kapasitas sesungguhnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat, Nining Yuliastiani mengatakan, sektor ini tetap menjadi fondasi utama ekonomi provinsi.

“Industri pengolahan tetap menjadi tulang punggung ekonomi kita,” ujar Nining di Bandung, Senin 22 Desember 2025.

Secara struktur, lanskap industri Jawa Barat juga mengalami pergeseran. Sub-sektor yang selama ini dominan mulai berbagi peran dengan sektor-sektor baru yang tumbuh lebih cepat.

Jika pada 2010 industri makanan dan minuman mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,7 persen, pada Triwulan II-2025 tongkat estafet justru berpindah ke industri kertas dan barang dari kertas yang tumbuh 6,1 persen, disusul industri kayu dan barang dari kayu sebesar 5,6 persen.

“Meskipun pertumbuhannya melandai ke angka 5,5 persen, industri makanan dan minuman tetap menjadi penopang utama yang stabil bagi industri Jawa Barat,” kata Nining.

Dari sisi kontribusi terhadap PDRB, industri logam masih menempati posisi sentral meskipun porsinya menyusut dari 10,6 persen pada 2010 menjadi 7,7 persen pada Triwulan II-2025. Sebaliknya, industri tekstil dan pakaian serta makanan dan minuman justru mencatat tren penguatan kontribusi, masing-masing mencapai 6,2 persen dan 6,0 persen.

Perubahan struktur juga tercermin dalam pola investasi. Data Triwulan III-2025 menunjukkan Penanaman Modal Asing (PMA) di Jawa Barat terkonsentrasi pada industri kimia dan farmasi dengan porsi 12,7 persen. Sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih bertumpu pada industri makanan sebesar 12,1 persen.

“Investasi asing atau PMA di Jawa Barat saat ini didominasi oleh industri kimia dan farmasi yang mencapai 12,7 persen. Sementara itu, untuk investasi domestik atau PMDN, industri makanan tetap menjadi primadona dengan porsi 12,1 persen,” jelasnya.

Dengan struktur industri dan investasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis stabilitas ekonomi akan terjaga hingga akhir 2025 dan memasuki 2026, terutama melalui penguatan industri padat karya dan hilirisasi industri kimia. Namun optimisme itu dibayangi persoalan krusial: rendahnya pelaporan industri ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

“Sektor industri adalah penyumbang terbesar bagi perekonomian Jabar. Tetapi jika pelaporannya rendah, maka nilai tambah yang sesungguhnya tidak tertangkap. Kita menjadi undervalue,” tegas Nining.

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kontribusi industri manufaktur Jawa Barat mencapai Rp311,6 triliun atau 40,94 persen dari total PDRB. Angka tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan realitas produksi akibat masih banyaknya aktivitas industri yang tak tercatat secara administratif.

Kondisi ini menjadi krusial menjelang penutupan tahun anggaran. Menurut Nining, ruang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pada Triwulan IV tidak lagi terbuka melalui pembangunan fisik.

“Untuk mengejar target pertumbuhan Triwulan IV, kita tidak bisa mengandalkan pembangunan fisik. Satu-satunya cara adalah capturing data, mengambil data yang selama ini belum dilaporkan,” ujarnya.

Data terakhir menunjukkan tingkat pelaporan SIINas di Jawa Barat baru mencapai 33,5 persen. Rendahnya angka ini membuat perhitungan PDRB berisiko bias dan tidak mencerminkan kekuatan ekonomi daerah secara riil.

Sebagai respons, Disperindag Jabar menyiapkan langkah percepatan pemanfaatan SIINas melalui penyebaran informasi via e-mail dan WhatsApp, sosialisasi serta bimbingan teknis pendaftaran akun dan pelaporan triwulanan, hingga pembukaan helpdesk untuk memudahkan industri.

Nining menegaskan, peran pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci untuk memastikan industri di wilayahnya tidak luput dari pendataan.

“Setiap pelaporan yang masuk merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan data industri yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.***