Inilah Profil Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan yang Terjaring OTT KPK 

INILAHKORAN.ID - Nama Fadia Arafiq menjadi sorotan publik setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa, 3 Maret 2026. Penindakan tersebut diduga berkaitan dengan kasus korupsi pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan barang dan jasa.

“Dugaan tindak pidana korupsi dalam kasus kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah,” ujar Budi Prasetyo, Selasa 3 Maret 2026.

KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut dan memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Profil Fadia Arafiq: Latar Belakang dan Karier Politik

Fadia Arafiq merupakan Bupati Pekalongan yang menjabat periode 2021–2026 dan kembali terpilih untuk periode berikutnya. Sebelum menduduki kursi bupati, ia lebih dulu menjabat sebagai Wakil Bupati Pekalongan periode 2011–2016.

Dalam dunia politik, Fadia dikenal sebagai kader Partai Golkar dan pernah menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Pekalongan. Karier politiknya cukup panjang di tingkat daerah, dengan pengalaman di pemerintahan yang sudah lebih dari satu dekade.

Pendidikan dan Kehidupan Pribadi

Fadia Arafiq lahir di Jakarta pada 23 Mei 1978. Ia menempuh pendidikan tinggi di bidang manajemen hingga meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Magister Manajemen (M.M.). Ia juga diketahui melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.

Di luar dunia politik, Fadia juga dikenal sebagai putri dari penyanyi dangdut legendaris A. Rafiq. Latar belakang keluarga tersebut membuat namanya cukup dikenal publik sebelum terjun sepenuhnya ke dunia pemerintahan.

Kasus OTT dan Perkembangannya

OTT yang dilakukan KPK terhadap Bupati Pekalongan ini menjadi perhatian luas masyarakat, khususnya di Jawa Tengah. Dugaan korupsi pengadaan yang menyeret kepala daerah aktif kembali menambah daftar kasus korupsi di tingkat pemerintah daerah.

Hingga saat ini, KPK masih mendalami konstruksi perkara dan belum mengumumkan secara resmi pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Publik menunggu perkembangan lanjutan dari proses hukum yang sedang berjalan.