Jadi Garda Terdepan, Bey Machmudin Minta Inspektorat Daerah Pastikan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

INILAHKORAN, Bandung - Menjadi garda terdepan, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin meminta Inspektorat Daerah mampu memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Bey Machmudin mengatakan, dengan adanya rapat koordinasi (rakor) Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (fidsi) 2024 bertajuk Penerapan Manajemen Risiko dalam Pencapaian Indikator Makro Pembangunan Daerah, mampu mendorong inspektur daerah membantu pemerintah.

Mengingat lanjut Bey Machmudin, peran inspektur daerah sangat vital guna membantu pemerintah mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi.

Serta sebagai wadah meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, dalam menjalankan tugas pengawasan internal yang efektif. Dimana menurutnya, inspektur daerah adalah kunci fundamental untuk mencegah penyimpangan sejak dini di lingkungan pemerintah.

"Penguatan fungsi pengawasan tidak hanya audit dan inspeksi, tapi juga harus dapat memastikan bahwa setiap rekomendasi, hasil pemeriksaan ditindaklanjuti dengan serius oleh pemangku kebijakan," kata Bey Machmudin dalam sambutannya pada Rakor FIDSI di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 29 Juli 2024.

Selain itu dia juga mengajak agar para inspektur daerah yang mengikuti Rakor FIDSI, untuk siap menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis seiring perkembangan zaman, dalam pembangunan daerah.

"Pembangunan daerah adalah tulang punggung dalam pembangunan nasional dan pencapaian indikator pembangunan daerah harus jadi prioritas bagi kita semua," ucapnya.

Kendati diakuinya tidak mudah, karena dalam prosesnya terdapat berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tersebut. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi salah satu strategi kunci dalam mengantisipasi dan mengelola risiko tersebut.

"Implementasi manajemen risiko bukan hanya tentang mengidentifikasi dan mengelola potensi ancaman, tetapi juga mengambil langkah proaktif dalam memastikan bahwa kita dapat mencapai tujuan pembangunan dengan efisien dan efektif," imbuhnya.

Maka itu, peran Inspektorat Daerah yang krusial kata dia, harus mampu melakukan pengawasan yang tidak hanya bersifat reaktif tapi juga proaktif dalam mendeteksi potensi risiko sejak dini.

"Untuk itu pentingnya kolaborasi dan sinergi antara seluruh inspektorat di seluruh Indonesia, dalam berbagai informasi dan inovasi dan best practices dalam pengawasan untuk saling memperkuat dan memberikan dampak yang lebih besar dalam penciptaan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," pintanya.

Dia pun turut mengimbau, supaya inspektur daerah kala menjalankan tugas dapat menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Serta diharapkan tidak pernah terlibat dan tidak pernah menjadi bagian dari praktik tidak beretika yang dapat merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan. 

"Dengan menjaga integritas, kita dapat memastikan bahwa secara setiap rupiah yang dianggarkan dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat," tandasnya. ***