Jumlah Warga Miskin Kota Tasikmalaya Menyusut Jadi 65 Ribu Orang

Angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 1,5 persen dibandingkan tahun 2025. 

Jumlah Warga Miskin Kota Tasikmalaya Menyusut Jadi 65 Ribu Orang
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan (kanan) mengatakan, penurunan tersebut menjadi capaian positif di tengah kondisi perekonomian yang masih diwarnai ketidakpastian. (n nurohman)

INILAHKORAN.ID - Angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 1,5 persen dibandingkan tahun 2025. 

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya, persentase penduduk miskin kini berada di angka 9,34 persen.

Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan mengatakan, penurunan tersebut menjadi capaian positif di tengah kondisi perekonomian yang masih diwarnai ketidakpastian.

“Dari BPS Kota Tasikmalaya rilis secara resmi kemiskinan di Kota Tasikmalaya itu di angka 9,34 persen,” kata Viman, Rabu (14/10/2026).

Dia menjelaskan, jika dikonversikan ke jumlah penduduk, masih terdapat sekitar 65 ribu warga Kota Tasikmalaya yang masuk kategori miskin.

Menurut Viman, kategori tersebut merujuk pada penduduk dengan pendapatan di bawah sekitar Rp591 ribu per bulan.

“Perbaikan senilai 1,5 persen dari tahun 2025. Itu kalau dikonversi ke penduduk Tasikmalaya tersisa 65.000 sekian yang miskin,” ujarnya.

Viman menilai penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemangku kepentingan, masyarakat, tokoh masyarakat, hingga asosiasi yang berfokus pada penguatan perekonomian daerah.

Dia juga mengapresiasi keterlibatan Bank Indonesia (BI) serta berbagai pihak yang mendukung upaya menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya.

“Perbaikan angka 1,5 persen ini adalah angka yang luar biasa hasil kerja keras, terutama di situasi kondisi perekonomian yang tidak menentu,” ungkapnya.

Meski demikian, Pemerintahan Kota Tasikmalaya berupaya melanjutkan penanganan kemiskinan melalui pemetaan yang lebih terarah. 

Viman mengatakan, koordinasi lintas sektor telah dilakukan melalui rapat tim penanggulangan kemiskinan yang melibatkan sejumlah elemen, termasuk BPS dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun langkah penanganan yang lebih tepat sasaran, sehingga penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.


Editor : Doni Ramdhani