Kampus Bersinergi Negeri Berinovasi

Persoalan masyarakat semakin kompleks. Kemiskinan, pengangguran, hingga stunting membutuhkan penanganan yang tidak cukup mengandalkan satu pihak. 

Perguruan tinggi dengan kekuatan ilmu pengetahuan dan hasil risetnya memiliki peran strategis untuk menghadirkan solusi. Namun, potensi besar itu belum sepenuhnya teroptimalkan ketika setiap kampus masih sibuk berjalan dengan agendanya masing-masing.

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan menilai sudah saatnya perguruan tinggi mengubah pola kerja tersebut. 

Dia mendorong pembentukan konsorsium antarkampus agar kepakaran, sumber daya, dan hasil penelitian dapat dihimpun untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

“Saat ini barangkali kecenderungan tata kelola perguruan tinggi kita masih bekerja sendiri, sudah waktunya kita bekerja bersama, membangun satu ekosistem di dalam perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang ada di daerah masing-masing,” ujarnya dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2026 di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (12/11).

Menurut Fauzan, perguruan tinggi memiliki modal besar untuk berkontribusi terhadap pembangunan. Sayangnya, pola kerja yang masih berjalan sendiri-sendiri membuat pemanfaatan sumber daya dan kepakaran antarkampus belum maksimal.

Melalui konsorsium, perguruan tinggi dengan kapasitas berbeda dapat saling melengkapi. Kolaborasi tidak hanya diarahkan pada pengembangan penelitian, tetapi juga pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.

Bentuknya bisa beragam, mulai dari pertukaran mahasiswa dan dosen, penelitian bersama, program dosen tamu, hingga penyusunan kurikulum kolaboratif. Dengan cara tersebut, keunggulan satu kampus dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kampus lainnya.

Fauzan menegaskan, kerja sama semacam ini tidak boleh hanya melibatkan perguruan tinggi besar. Kampus kecil dan menengah juga harus memperoleh ruang untuk berkolaborasi agar peningkatan kualitas pendidikan tinggi tidak terkonsentrasi pada institusi tertentu.

Dorongan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa kualitas pendidikan tinggi Indonesia masih menghadapi kesenjangan. Data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat, dari 2.839 perguruan tinggi, baru 176 yang terakreditasi unggul. Sebanyak 823 perguruan tinggi terakreditasi baik sekali dan 1.458 lainnya terakreditasi baik.

Persoalan lain muncul pada relevansi lulusan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 menunjukkan tingkat kemiskinan nasional mencapai 8,25 persen atau sekitar 23,35 juta orang. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 4,65 persen atau sekitar 7,28 juta orang.

Fauzan juga menyoroti sekitar 1,01 juta lulusan sarjana yang masih menganggur. Angka tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari banyaknya lulusan yang dihasilkan. Kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan dunia kerja dan kemampuan menjawab persoalan pembangunan juga perlu menjadi perhatian.

Dalam konteks itu, Fauzan memaparkan enam mandat Presiden Prabowo Subianto bagi perguruan tinggi. Mandat tersebut meliputi menghasilkan sumber daya manusia unggul, memperkuat penguasaan sains dan teknologi, mengembangkan riset dan hilirisasi industri, serta menghadirkan solusi bagi persoalan masyarakat. (gin)