Kampus Diminta Kawal IKU: Data Dibenahi Mutu Diperbaiki
PELAPORAN Indikator Kinerja Utama (IKU) belum optimal. Kemdiktisaintek minta pimpinan kampus turun tangan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Kinerja perguruan tinggi tak cukup diukur dari deretan angka dalam laporan. Di balik setiap indikator, ada kualitas riset, kompetensi dosen, hingga lingkungan akademik yang semestinya terus diperkuat.
Karena itu, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meminta pimpinan perguruan tinggi turun langsung mengawal pelaporan Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III 2026.
Permintaan tersebut bukan tanpa alasan. Tingkat kelengkapan pelaporan IKU di sejumlah perguruan tinggi masih belum mencapai target yang diharapkan.
Berdasarkan pemantauan sistem per 15 November 2026, kelengkapan laporan perguruan tinggi negeri (PTN) baru mencapai 75,2 persen. Sementara itu, perguruan tinggi swasta (PTS) tahap I mencapai 78,9 persen dan PTS tahap II bahkan baru 41 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian Kemdiktisaintek karena pelaporan IKU merupakan salah satu pijakan dalam menyusun perjanjian kinerja antara perguruan tinggi dan kementerian untuk 2027.
Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Badri Munir Sukoco menegaskan, tanggung jawab pelaporan tidak boleh hanya dibebankan kepada operator. Pimpinan perguruan tinggi harus memastikan setiap data yang disampaikan lengkap, akurat, sesuai definisi indikator, serta dilengkapi bukti yang sah.
"Saya meminta agar pelaporan IKU tidak diserahkan hanya kepada operator. Pimpinan harus memastikan seluruh data lengkap, akurat, sesuai definisi indikator, dan didukung bukti yang sah. Tanpa data yang dapat dipercaya, penetapan target dan evaluasi kinerja akan kehilangan dasar pengambilan keputusan," kata Badri dalam Sosialisasi IKU Triwulan III 2026 yang digelar secara daring di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (17/11).
Bagi Badri, ketepatan pelaporan menjadi fondasi penting agar target kinerja yang disusun tidak sekadar menjadi formalitas administratif. Data yang valid dibutuhkan untuk membaca capaian sekaligus menentukan arah pengembangan perguruan tinggi.
Dalam penyusunan IKU 2027, Kemdiktisaintek memastikan tidak ada perubahan kerangka indikator. Perguruan tinggi tetap menerapkan tujuh IKU wajib, dua IKU pilihan dari lima indikator yang tersedia, serta satu IKU partisipatif yang disesuaikan dengan kekhasan dan prioritas masing-masing institusi.
Dengan skema tersebut, perguruan tinggi memiliki ruang untuk menentukan fokus pengembangan tanpa harus memaksakan target yang tidak sejalan dengan kapasitas institusi.
"Perguruan tinggi tidak perlu berlomba memiliki indikator yang tampak ambisius, namun tidak ditopang kapasitas dan data yang memadai," ucap dia.
Meski kelompok PTN Badan Hukum (PTN-BH) mencatat capaian kuat pada seluruh indikator, pekerjaan rumah di tingkat nasional masih cukup besar. Badri menyebut sejumlah aspek yang perlu dipercepat, terutama publikasi bereputasi internasional, pembangunan zona integritas, serta pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi.
Penguatan kinerja tersebut juga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Kemdiktisaintek menekankan setiap perguruan tinggi mengalokasikan anggaran minimal lima persen untuk masing-masing komponen penguatan riset, peningkatan kompetensi dosen, dan pengembangan laboratorium. (gin)
Editor : Inilahkoran

